Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Media
Revolusi Media Berkembang Pesat
Thursday 05 Nov 2015 13:32:02

Tampak foto bersama peserta Acara press gathering diikuti oleh lebih dari 85 Wartawan Koordinatoriat DPR RI.(Foto: Andri/parle/tt)
LOMBOK, Berita HUKUM - Media massa mengalami revolusi yang sangat pesat. Di masa lalu, media massa hanya tersedia pada media elektronik dan media cetak. Namun kini, media massa merambah ke media online, yang melahirkan online news. Sehingga, berita sudah dapat tersaji secara real time.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat memberikan sambutan pada acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10) malam lalu. Press Gathering ketiga di tahun 2015 ini mengambil tema, Membangun Pemahaman Pers tentang Kinerja Dewan di Daerah Pemilihan, dan berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2015.

Hadir juga dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah (F-PPP, Dapil Jakarta III), dan Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar. Sementara dari pejabat DPR, hadir Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk, Inspektur Utama Setyanta Nugraha, Deputi Persidangan dan KSAP Damayanti, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Winarko, dan Kepala Bagian Pemberitaan DPR Irfan.

“Dalam waktu sekejap, kini kita sudah menikmati berita di gadget. Ini suatu revolusi di dunia pers yang luar biasa dan tidak ada bandingannya. Di zaman saya, mengetik berita itu masih menggunakan mesin ketik, dan serba manual,” kata Fadli, yang mengaku berlatar belakang wartawan juga.

Politikus F-Gerindra ini juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung keberadaan pers. Tanpa adanya pers, tidak akan ada demokrasi. Karena salah satu ciri negara demokrasi, adalah adanya kebebasan pers, namun pers bertanggung jawab.

“Pers di negara lain, itu sangat terbatas, seperti di Singapura dan China. Di sana, pers di kontrol oleh negara. di Indonesia, sudah banyak tokoh pers yang berjuang, untuk mendapatkan status pers yang bebas. Itu butuh perjuangan lama,” kenang Fadli.

Fadli memastikan, kehadiran pers sangatlah penting. Bahkan, pers sampai digadang menjadi pilar ke empat dalam pilar demokrasi, setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

“Sekarang ini, revolusi media tidak ada contoh di masa sebelumnya. Mungkin di masa depan, akan lebih instan lagi. Tidak ada pembatasan media. Dimana saja, kapan saja, dapat mengakses berita. Siapa saja, juga bisa melakukan peliputan. Bahkan, tidak terbatas pada profesi wartawan. Sekarang juga ada citizen journalist, sehingga masyarakat langsung bisa menjadi reporter,” kata Politikus Partai Gerindra asal dapil Jawa Barat itu.

Ditemui usai acara, Willgo menegaskan, hubungan baik antara Anggota Dewan dengan pers harus di jaga baik. Sehingga kegiatan Anggota Dewan terpublikasi dengan baik.

“Selama ini terjadi distorsi informasi. Bahwa seolah-olah, Anggota Dewan tidak bekerja, namun kenyataannya mereka benar-benar bekerja, turun ke dapil. Namun karena tidak terekspos dengan baik, sehingga, menimbulkan persepsi yang kurang positif,” kata politikus F-Gerindra.

Politikus asal Dapil NTB yang sekaligus menjadi tuan rumah itu mengingatkan, kegiatan turun dapil yang dilakukan Anggota Dewan bersama pers atau media, menjadi sesuatu hal yang positif.

“Minimal aspirasi dapil dapat terekspose, sehingga dapat diketahui pihak-pihak terkait,” kata Willgo.

Acara press gathering kali ini diikuti oleh lebih dari 85 Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang diwarnai dengan beberapa acara. Diantaranya, wartawan diajak untuk melihat proses pembuatan kain tenun di Desa Sukarare, mengunjungi Taman Narmada, dan menikmati ayam bakar khas Lombok, yakni Ayam Taliwang.(sf/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Media
 
LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]