Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hutang Luar Negeri
Refleksi 3 Tahun Jokowi-JK, Utang Negara Hambat Pembangunan
2017-10-23 12:17:10

Ilustrasi. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan minta pemerintah Republik Indonesia untuk tidak terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal, kalau dilihat dari trendnya, rasio utang Indonesia cenderung mengalami kenaikan sehingga ini menghambat pencapaian target pembangunan.

"Kalau dilihat dari trendnya, rasio utang cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB," ujar Heri Gunawan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (23/10).

Politisi Gerindra ini menilai, yang dikhawatirkan dari utang adalah pembayaran bunga utang tidak boleh dianggap sepele. Tahun 2017 saja tercatat sudah mencapai di atas Rp200 triliun. Artinya, telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp191,2 triliun. "Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non kementerian dan lembaga," sambung Heri.

Legislator dapil Jawa Barat IV juga melihat tidak bisa berharap banyak dari pencapaian program kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi rill dari pengelolaan fiskal yang erat dengan utang tersebut. Uang negara pun sudah cukup dihabiskan untuk membayar utang. "Selanjutnya, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 37,2 persen menjadi 38,6 persen dari total outstanding. Buktinya, uang hanya habis untuk membayar Utang yang semakin bertumpuk di tengah penerimaan pajak yang cenderung negatif," terangnya.

Membesarnya utang pemerintah Indonesia ini pun menurutnya tidak bisa dilepaskan dari postur anggaran yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya, ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2014, defisit APBN sebesar 2,25 persen, Tahun 2015 sebesar 2,59 persen, Tahun 2016 sebesar 2,49 persen, Tahun 2017 direncanakan sebesar 2,93 persen, dan dalam RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp326 triliun.

"Defisit yang terus membesar itulah yang berakibat pada jumlah utang yang terus membesar sehingga akan menyulitkan terwujudnya keseimbangan primer yang positif. Dan kalau terus-menerus begitu, maka postur APBN akan tetap tidak sehat dan kredibel. Dan itu berarti pemerintah akan terus bergantung pada utang," tutup Heri Gunawan.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia
Pemerintah Jangan Anggap Enteng Utang Luar Negeri
Utang Indonesia Sudah Mengkhawatirkan
Utang Pemerintah Indonesia Terus Bebani APBN
Besaran Utang Luar Negeri Mengkhawatirkan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
HUT Ke 73 TNI Gelar Outbound Bersama Awak Media
Zulkifli Hasan Apresiasi Project Bhinneka Mengangkat Talenta dan Karya Anak Muda
Pemohon Uji Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Perbaiki Permohonan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]