Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Gorontalo
Redam Konflik Melalui Penanganan Sengketa
Friday 11 Oct 2013 19:36:08

Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS (Foto : ist)
GORONTALO, Berita HUKUM - Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang terbilang baru, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja menimbulkan tantangan sendiri bagi daerah tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Konflik yang timbul tentu saja membawa dampak negatif bagi keberlangsungan pembangunan.

"Namun Alhamdulillah, Provinsi Gorontalo menurut evaluasi Kementerian Polhukam adalah yang terbilang kondusif dan Aman, data terakhir menyebutkan, Kita (Gorontalo-red) menempati rangking pertama daerah teraman di Indonesia Timur, ditingkat Nasional kita di urutan ke 3," ungkap Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS pada acara Bimtek penyelesaian dan penanganan sengketa hukum di Provinsi Gorontalo kerjsama antara Biro Hukum dan Polda dan Kejati Gorontalo, Kamis (10/10).

Menurutnya, konflik yang kerap terjadi saat ini sangat kompleks dan melibatkan banyak stakeholder. Dan yang sangat fatal bila terkait dengan pihak swasta, disatu sisi daerah sangat membutuhkan investasi untuk menopang pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu kata Winarni, melalui kegiatan Bimtek tersebut, para peserta yang terdiri dari sejumlah kalangan dapat mengikuti dengan baik materi yang diberikan.

"Seluruh pihak perlu memahami dan mengetahui secara dini langkah dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan atau persoalan hukum, yang pada akhirnya bertujuan bisa menciptakan stabilitas baik dilingkungan, masyarakat, lebih-lebih daerah," tandasnya.(bhc/shs)


 
Berita Terkait Gorontalo
 
Dedy Hamzah Minta Pemprov Gorontalo Transparan dalam Pemangkasan Tenaga Honorer
 
Inspektorat Kabgor Lakukan Kunjungan Awal Tahun Ke Kantor BPKP Provinsi Gorontalo
 
Gelar Lomba Tari Dana Dana, Rahmijati Jahja Selamatkan Budaya akan Punah di Kabupaten Gorontalo
 
Remaja Belia di Limboto Barat Kedapatan Bawa Panah Wayer
 
Tumbuhkan Etos Kerja Bagi Masyarakat Gorontalo, Arifin Jakani: Hilangkan Budaya 'Tutuhiya'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]