JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 jeblok. Penerimaan hanya terealisasi kurang dari 90 persen dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577.555.850.376.000 (Rp 1.577,5 triliun).
Begawan ekonomi Dradjad Wibowo menilai kegagalan realisasi pajak itu tidak lepas dari kebijakan moneter Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang salah arah.
"Besarnya "gagal target" (shortfall) pajak tahun 2019 ini bukan hanya dampak dari lemahnya ekonomi 2019. Tapi juga dampak dari kesalahan kebijakan tim ekonomi pemerintah sejak 2014/2015," ucap Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/1).
Dia kemudian mengurai sejumlah faktor krusial yang menyebabkan pemerintah gagal mencapai target pajak.
Pertama, tim ekonomi pemerintah menyedot dana dari rumah tangga atau rakyat melalui penghapusan subsidi BBM tanpa dikompensasi dengan program yang efektif menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
"Akibatnya, daya beli tertekan dan mengganggu konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi," katanya.
Di sisi lain, kata Dradjad, dana tersebut dipakai untuk membiayai infrastruktur yang padat modal. Terjadilah pengaliran dana dari konsumsi yang bagus untuk sektor padat karya ke sektor yang padat modal.
Resultan dari semua itu, sambungnya, pertumbuhan ekonomi stagnan di bawah 5 persen sejak 2014.
"Sebagai catatan, saya sudah lama sangsi dengan data pertumbuhan di atas 5 persen. Alasannya, data tersebut tidak klop dengan realitas di pasar. Saya sempat dituduh bias. Tapi setelah Capital Economics juga menyangsikan, orang ikut meragukan data BPS," jelasnya.
Dengan kata lain, sambung Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN itu, pertumbuhan yang lemah akan berdampak otomatis pada penerimaan pajak. Sulit untuk mencapai target yang dipatok tinggi.
"Terjadilah gagal-target pajak," tandasnya.
Pada Selasa (31/12) lalu, penerimaan pajak tahun terekam masih kurang Rp 267 triliun. Pencapaian realisasi penerimaan pajak baru 83,04 persen. Artinya, Rp 267 triliun belum terkumpul dari target Rp 1.577,5 triliun.
Target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577.555.850.376.000, sementara realisasinya baru Rp 1.310.048.967.449.037.
Dradjad Wibowo juga mengatakan kondisi ekonomi buruk sejak lima tahun terakhir menjadi faktor paling krusial pemerintah belum mencapai target penerimaan pajak.
“Memang kondisi ekonomi 2019 termasuk sangat berat, baik karena faktor global maupun karena kurang memadainya kebijakan ekonomi untuk mengompensasi dampak faktor global,” ujar Dradjad.
Faktor lainnya yakni adanya kebijakan implementasi tax amnesty yang dianggap keliru lantaran tidak adanya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat.
Terakhir, kata Dradjad penghapusan subsidi BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat kecil, alhasil daya beli dari masyarakat menurun.
“Tiga faktor di atas menunjukkan kinerja jelek dari tim ekonomi Presiden Jokowi 2014-2019. Pertanyaannya, kenapa Presiden masih memakai sebagian dari mereka? Aneh kan?,” tukasnya.(akw/wv/RMOL/bh/sya) |
