Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kenaikan Harga BBM
Rapat Paripurna Pengesahan APBNP Dilanjutkan Voting
Monday 17 Jun 2013 21:00:58

Suasana rapat paripurna di DPR RI, Senin (17/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah hampir 4 jam Rapat Paripurna DPR-RI untuk pengesahan RAPBN perubahan 2013 yang didalamnya mengatur kenaikan harga BBM, akan segera dibuka kembali dan untuk dilakukan voting sangat besar, Senin (17/6).

Dimana sebelumnya Fraksi Partai Gerindra berubah sikap. Gerindra yang awalnya mendukung kenaikan harga BBM, kini justru menolak kenaikan BBM, dengan tegas menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon beralasan, RAPBN-P 2013 tidak ada jaminan kompensasi kepada rakyat akan terwujud seperti transportasi murah dan infrastruktur. Skema dari APBN-P tidak mengubah beban subsidi BBM. Justru subsidi BBM bertambah dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun.

Atas dasar itulah, "Partai Gerindra menolak kenaikan BBM dan menolak pengesahan RAPBN-P, sesuai instruksi Ketua Dewan pembinanya, Prabowo Subianto," ujar Fadli Zon.

Walau 4 Fraksi di DPR RI telah jelas menolak menyetujui RAPBNP, maka jika dilakukan voting, lima Fraksi pengusung kenaikan harga BBM yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB tetap dominan dengan 366 suara diprediksi bakal menang dengan mudah.

Sedangkan empat Fraksi lain yang menolak kenaikan BBM yaitu PDIP, PKS, Hanura dan Gerindra hanya 194 suara.

Sementara di luar gedung DPR/MPR mahasiswa dan buruh mulai dibubarkan oleh aparat keamanan, dimana waktu melakukan aksi telah habis dan sebagian mahasiswa telah didorong menuju arah Slipi, sementara Buruh didorong ke arah berlawan.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]