Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu 2014
Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tahun 2014
Tuesday 15 Jul 2014 05:23:20

Ilustrasi. Pemilih sedang mencoblos pasangan Capres pilihan di balik Bilik Suara pada TPS, Pilpres Rabu (9/7).(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memantau proses rekapitulasi penghitungan suara yang saat ini sudah mulai berlangsung, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati, memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berlangsung Jumat, (11/7), di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah tersebut, Ida berpesan agar permasalahan yang terjadi pada proses rekapitulasi dapat diselesaikan di tingkat bawah dan KPU kabupaten/kota dapat terbuka kepada KPU provinsi apabila terdapat masalah, baik yang sudah dapat terselesaikan maupun belum. “Lebih baik mandi keringat sekarang dibandingkan menangis darah pada saat rekapitulasi nasional,” Ida mengumpamakan. Ia mendorong agar jajaran KPU baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi terus melakukan monitoring ke jajaran di bawahnya.

Sedangkan terkait formulir C1, Ida meminta agar dapat segera diupload karena berfungsi sebagai data pembanding. “Sangat mungkin C1 hasilnya berbeda dengan hasil rekapitulasi berjenjang, jadi kita harus dapat menjelaskan perbedaan tersebut dengan alat bantu berupa berita acara,” ujar Ida. Oleh karena itu, Ida juga meminta agar kelengkapan administrasi menjadi perhatian jajaran penyelenggara pemilu, terutama juga terkait berita acara. Pada rekapitulasi nasional nanti KPU provinsi harus dapat menghadirkan data sampai dengan tingkat kabupaten/kota untuk mengantisipasi adanya pertanyaan.

Sedangkan menyikapi kondisi politik saat ini, Ida berharap KPU selaku penyelenggara Pemilu dapat berperan menurunkan tensi politik dan terus berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU.

Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS

Pada hari terakhir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sabtu (12/7), tercatat hanya 3 (tiga) PPS yang melakukan proses rekapitulasi, yaitu Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor, dan Kelurahan Lempongsari. Sedangkan untuk PPS yang lain sudah selesai melakukan proses rekapitulasi pada hari sebelumnya.

Dari hasil pemantauan Tim Liputan Humas KPU, pada proses rekapitulasi di Kelurahan Petompon yang terdiri atas tiga belas TPS berjalan cukup lancar. Proses rekapitulasi dihadiri oleh anggota KPPS dari masing-masing TPS, saksi pasangan calon, panwaslu, lurah, ketua PPK, serta beberapa petugas kepolisian. Untuk keamanan, pihak kepolisian menyiapkan anggotanya sebanyak 3-5 orang di setiap PPS dan 5-10 orang di tingkat PPS.

Dijadwalkan mulai Minggu (13/7), proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah mulai dilakukan hingga Selasa (15/7) dan pada Rabu (16/07) dapat dilanjutkan di tingkat KPU kabupaten/kota serta untuk tingkat KPU provinsi pada Jumat (18/7).(Rit/Ajg/pku/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]