Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Nelayan
Ranperda Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kaltim Rampas Ruang Hidup Nelayan
2019-11-29 09:20:40

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Bahari membentang spanduk penolakan saat pembahasan draft final Ranperda RZWP3K Provinsi Kaltim.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak karena dirumuskan bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Sebaliknya, Ranperda ini disusun melayani kepentingan investasi pertambangan migas dan batubara, reklamasi untuk properti dan terminal khusus eksploitasi industri kayu dan perkebunan skala luas.

AMUK Bahari mencatat, dokumen rancangan Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mengakomodasi kepentingan investasi. Di dalam dokumen tersebut dicatat sejumlah proyek sebagai berikut:

Pertama, reklamasi seluas 752,180 ha. Proyek reklamasi berada di dalam zona jasa/perdagangan untuk pembangunan coastal road di pesisir Balikpapan dengan luas sekitar 528,91 ha, lalu reklamasi Kilang Minyak Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seluas 41,72 ha dan 181,55 hektar;

Kedua, proyek pertambangan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil meliputi pertambangan minyak dan gas bumi seluas 46.758,21 ha

Ketiga, zona pelabuhan yang berkaitan dengan keberadaan Terminal Khusus (Tersus) dan aktivitas pelayanan untuk kegiatan industri pertambangan migas dan batubara serta industri perkebunan. Terminal khusus yang tersebar disepanjang pesisir ini ini juga menyasar Kawasan cagar alam Teluk Apar dengan luas sekitar 3.372,67 ha dan Teluk Adang di Kabupaten Paser dengan luas sekitar 19.864,01 ha, juga wilayah ekosistem penting Teluk Balikpapan dengan luas sekitar 46.153,91 ha.

Keempat, Kawasan bentang alam Karst Pesisir Kaltim juga tak luput dari ancaman Industri Tambang. Ekosistem Karst yang menjadi sumber bagi pasokan Air Tawar masyarakat peisir di kawasan Utara Provinsi Kaltim kedepannya akan mendapatkan gangguan besar dengan telah terkaplingnya 65.460 Ha Izin Tambang di atas Kawasan Karst pesisir Kaltim. Kawasan ekosistem karst yang harusnya mendapatkan perlindungan adalah Kawasan Ekosistem Karst yang membentang dari Sangkulirang-Mangkalihat. Kawasan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang memiliki garis pantai dengan panjang 1,125 km, disana terdapat Bentang ekosistem kawasan karst di Kawasan Sangkulirang Mangkalihat dengan 1,9 juta hektar dari total 3,3 juta berada dikawasan pesisir (P3EK, 2016);

Kelima, Ancaman ini tidak hanya di daratan pesisir tapi juga di perairan sepanjang utara Kaltim hingga menyusuri wilayah selatan. Dari 3,7 Juta Ha luas perairan Kaltim (12 Mil Laut), sebanyak 1,3 juta telah dikapling penambangan Minyak dan Gas. Ironisnya dari luasan tersebut sabanyak 719 Ribu Ha menyerobot wilayah tangkapan nelayan Tradisional Kaltim.

Keenam, Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur banyak mengakomodasi rencangan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan industri, perdagangan energi, pertambangan, pertanian, perikanan terdapat di perairan. Di dalam lampiran Perda, terminal khusus tercatat sebanyak 121 lokasi. Namun dalam batang tubuh Perda, jumlah terminal khusus tidak banyak dicantuk. Dengan demikian, ada pertentangan substansi di dalam Ranperda ini.

Atas dasar itu, Seny Sebastian, Divisi Simpul Perlawanan JATAM, sekaligus anggota juru bicara Amuk Bahari mempertanyakan dengan sangat serius Ranperda ini.

"Apakah RZWP3K ini menjawab dan mengkoreksi persoalan Kaltim atau tidak? Jika tidak, maka sebaiknya pembahasan ini mesti dibatalkan dan ditolak," katanya.

Pada saat yang sama, kawasan permukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 25,22 ha saja. Padahal jumlah nelayan di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 137.553 keluarga, yang terdiri dari 47.477 keluarga nelayan tangkap dan 90.076 keluarga nelayan budidaya.

Tak hanya itu, meski luasan kawasan perikanan tangkap dialokasikan seluas 2.605.046,40 ha, namun keberadaan kawasan tangkap tersebut berada jauh dari jangkauan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil. Dengan demikian, nelayan akan kesulitan karena harus bersaing dengan kapal-kapal besar pengangkut baru bara.

"Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang akan dilanggengkan oleh Perda Zonasi Kalimantan Timur," tegas Susan Herawati, Sekretaris jenderal KIARA, sekaligus anggota juru bicara Amuk Bahari.

Selain itu, Rancangan Perda Zonasi Kalimantan juga tidak membahas kawasan darat atau kecamatan pesisir sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Menteri KP No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

"Dampaknya, keberadaan ekosistem mangrove primer sebagaimana terdapat di kawasan Teluk Balikpapan akan terancam hilang karena ekspansi industri serta pengembangan untuk kawasan Ibu Kota baru," kata Susan.

Dalam konteks pengelolaan hutan mangrove, demikian Susan, KIARA mendesak pemerintah untuk menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai area konservasi berbasis masyarakat yang berwawasan berkelanjutan, tambah Susan.

Kerusakan akibat operasi industri keruk dan industri lapar-lahan lainnya terus membesar, didaratan hingga sabuk pesisir. Perusakan secara legal oleh pengurus publik ini kembali dihadirkan melalui instrumen RZWP3K Kalimantan Timur.

"AMUK Bahari menilai jelas mengabdi dan melayani kepentingan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Batubara bahkan reklamasi untuk bisnis properti bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat rakyat serta eksositem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil," pungkas Seny Sebastian.(jatam/bh/sya)



 
Berita Terkait Nelayan
 
Ranperda Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kaltim Rampas Ruang Hidup Nelayan
 
Agustus 2019, Jambore Nelayan Se-Kaltim akan Digelar di Pulau Miang Kutai Timur
 
Nelayan Aksi Datangi Istana, Komisi IV Minta Penjelasan ANI
 
Kampung Nelayan, Tanggul Laut Kamal Muara Terus Tertata dan Dipoles
 
Komisi IV DPR RI Temukan Sejumlah Permasalahan Nelayan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Gorontalo: Saya akan Pecat Oknum Polisi yang Terlibat Narkoba dan Miras
Sultan HB X: Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani-Kesultanan Yogya
Kuota BBM Makin Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas
Peradilan Modern Berbasis Teknologi di PN Jakpus
Anjungan Kaltim di TMII Perlu Perbaikan Menyeluruh
Bung Karno, Muhammadiyah dan Peran Kebangsaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]