Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Komisaris PT Jamsostek Denny Indrayana Didesak Mundur
Friday 17 May 2013 11:44:47

Aksi demo Mabes Anti Korupsi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (17/5).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Bersama Anti Korupsi Mabes Anti Korupsi kembali melakukan aksi ujukrasa, Jumat (17/5) mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM guna mendesak Denny Indrayana mundur dari jabatannya dari Komisaris Utama PT Jamsostek.

Pengangkatan Denny Indrayana dinilai mempunyai agenda tersembunyi, dimana sebagai salah satu Komisaris di PT Jamsostek penunjukkan Denny menyisakan tanda tanya besar. Banyak kalangan menilai Denny merupakan 'penumpang gelap' di PT Jamsostek.

"Denny itu mewakili siapa, dan mewakili kepentingan SBY pada PT Jamsostek, dimana per (31/12/2012) mengelola dana Rp 132 triliun sungguh angka yang sangat fantastis," ujar Rachman Latuconsina, Koordinator Aksi.

Dalam aksinya, Mabes anti korupsi juga membentangkan sepanduk bertuliskan "Denny Indrayana harus mundur dari jabatannya sebagai WamenKum HAM, jika masih mau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jamsostek".

Pendemo juga menyampaikan orasi bahwa, bila hal ini dibiarkan, maka akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu 2014.

Aksi ini berjalan tertib hingga Mabes Anti Korupsi membubarkan diri. Lalu lintas di jalan HR Rasuna Said Kuningan juga terpantau lancar.(bhc/put)


 
Berita Terkait Rangkap Jabatan
 
• Gibran Diduga Langgar UU, Hensat: Ia Tahu Diri, Akan Mundur Kalau Salah
 
• Rangkap Jabatan Muchlis Moechtar di Komisaris Dua BUMN, di Datangi Pendemo
 
• Waspadai Agenda Penunjukkan Denny Indrayana Sebagai Komisaris PT Jamsostek
 
• Rangkap Jabatan, Komisaris PT Jamsostek Denny Indrayana Didesak Mundur
 
• Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]