Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Rakornas PD, Kemungkinan Ada Rotasi Kepengurusan DPP
Thursday 21 Jul 2011 14:1

Logo Partai Demokrat (Foto: Ist)
JAKARTA-Pernyataan Muhammad Nazaruddin di televisi ikut meningkatkan tensi politik di kalangan internal Partai Demokrat menjelang rapat koordinasi nasional (Rakornas) pekan depan. Bahkan, Ketua DPP PD Bidang Hukum Benny K. Harman sudah berani memastikan dalam forum itu nanti bakal muncul the new star. Sinyal ini kemungkin besar akan diwujudkan dalam rotasi kepengurusan partai tersebut.

“Ada the new star means, pasti ada upaya memperbaharui janji itu. Tapi potensi rotasi kepemimpinan Partai Demokrat sangat terbuka untuk dilakukan, karena derasnya desakan-desakan yang muncul. Kami harus mendengar aspirasi dan dinamika para kader partai. Boleh jadi nanti reshuffle dilakukan pada tingkat kepemimpinan DPP, bisa juga di tingkat legislatif serta tingkat lainnya,” jelas Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis(21/7).

Menurut Benny, dalam Rakornas nanti kemungkinan besar akan digunakan sebagai momentum strategis bagi semua kader partai untuk melakukan dan mengulangi kembali janji dan komitmennya untuk menegakkan ideologi partai. Demokrat akan lebih diarahkan untuk terus mendukung program prorakyat pemerintahan SBY, khusunya dalam melakukan pemberantasan KKN.

Mengenai rencana Partai Demokrat untuk tetap mengusung dan mempertahankan posisi Anas Urbaningrum hingga tahun 2014 mendatang, Benny mengatakan, Rakornas bukan tempatnya. Sebab, forum itu merupakan salah satu jenis rapat yang tujuannya untuk melakukan koordinasi. Tapi dalam AD/ART partai, bisa juga dimungkinkan Rakornas jadi Kongres Luar Biasa (KLB). “Normatif, segala kemungkinan selalu ada,” tandas Ketua Komisi III DPR tersebut.

Sementara seorang pendiri Partai Demokrat yang tergabung Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD), Hengky Luntungan meminta rakornas nantinya tidak hanya agenda sekedar mengumumkan pemecatan terhadap Nazaruddin. Sebaiknya, juga dijadikan sebagai momen untuk bersih-bersih partai terhadap kader bermasalah. “Mereka yang namanya disebut-sebut Nazaruddin, mestinya dinonaktifkan dahulu,” tegas dia.

Dijelaskan, langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen dan menjaga nama baik Partai. Penonaktifan ini demi menjalani proses hukum. Kalau ternyata keterlibatannya dalam kasus Nazaruddin itu tidak benar, maka posisinya sebagai pengurus bisa dikembalikan lagi. "Semua nama yang disebut oleh Nazaruddin, mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Mirwan Amir, Angelina Sondakh dan Jafar Hafsah harus dinonaktifkan dahulu," tegas Hengky. .

Ditegaskan, orang-orang yang baru duduk di PD juga diharapkan untuk tidak terlalu banyak berbicara tentang partai. Terutama mereka mereka yang tidak mengetahui siapa pendiri PD dan untuk apa partai ini didirikan. PD, jelasnya, didirikan dengan idealisme anti korupsi dan bukan menjadi sarang para koruptor melakukan berbagai aksinya. “Kami (pendiri Demokrat) sedih, para pendatang baru bisanya maling teriak maling. Setelah tertangkap, baru diketahuan bahwa yang teriak maupun yang diteriaki itu, sama-sama maling," tegasnya dengan nada tinggi.(bie/ans)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]