Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Bank Indonesia
Rakornas IV TPID, NTT dan Balikpapan Raih Terbaik 1
Wednesday 08 May 2013 12:12:49

Suasana Rakornas IV TPID, Rabu (8/5) di Hotel Grand Sahid, Jakarta.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rakornas IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2013, dengan tema Memperkuat Kerjasama Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Domestik dan Menjaga Stabilitas Harga untuk Kesejahteraan Masyarakat yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengatakan TPID berfungsi menjaga stabilitas harga guna kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadikan ekonomi Indonesia pada tahun lalu dapat bertahan.

"TPID merumuskan solusi, stabilisasi harga. Ekonomi kita cukup mampu bertahan, 6,2 persen pada tahun lalu," kata Darmin Nasution di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid, Rabu (8/5).

Perlu diketahui bahwa saat ini telah ada 44 TPID di seluruh Provinsi, dimana dalam menjaga stabilitas harga pangan secara nasional adalah suatu keharusan.

Selain Darmin menyampaikan sikap optimisnya terhadap laju perekonomian nasional. "Kami optimis dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada menteri dalam negeri dalam perannya membesarkan TPID," kata Darmin, dan mengumumkan TPID yang memiliki prestasi terbaik.

"Di tingkat Provinsi, TPID terbaik satu yaitu dari Nusa Tenggara Timur, terbaik dua dari Sumatra Utara dan terbaik tiga dari Jawa Barat. Untuk tingkat Kota, terbaik satu diraih Kota Balikpapan, terbaik dua Kota Medan, dan Terbaik tiga adalah Kota Cirebon," ucap Darmin dari atas panggung kehormatan.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Bank Indonesia
 
Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias
 
Data Bank Indonesia Diretas Hacker, Apa yang Diincar?
 
Paripurna DPR Resmi Tunjuk Doni Primanto Jadi DG BI
 
Rizal Ramli Acungkan Dua Jempol Untuk Gubernur BI Yang Menolak Cetak Uang Rp 600 Triliun
 
Paripurna DPR Setujui Erwin Riyanto Jadi Deputi Gubernur BI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]