Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tol Laut
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
Tuesday 21 Apr 2015 05:00:41

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X saat menyerahkan cenderamata kepada KSAD JEnderal TNI Gatot Nurmantyo.(Foto: krjogja/Ivan Aditya)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menolak rencana program tol laut pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini jika tol laut tersebut nanti dihubungkan dengan China. Sultan HB X mengungkapkan alasannya. Apa saja?

"Sebagaimana ide yang dibuat Pak Jokowi untuk membangun tol laut, Cina juga mempunyai tol laut Cina dan mengusulkan supaya tol laut Indonesia di-merge-kan dengan dengan tol Cina. Saya tidak pernah setuju kalau tol laut Cina di-merge-kan dengan tol laut Indonesia," kata Sultan HB X.

"China itu bikin tol laut untuk menjual produknya secara global. Ya sudah kalau sampai di-match-kan dengan China kita hanya jadi konsumen, dan itu hanya memudahkan distribusi mereka. Jangan mau kalau di-match-kan dengan China," kata Sultan, usai bincang-bincang bersama KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan aparat pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, dan tokoh pemuda se-DIY, Senin (20/4).

Menurut dia, sebaiknya Jokowi membuat tol laut hanya untuk lingkup nasional. Jangan sampai dihubungkan dengan China.

"Yang saya tolak adalah jangan mau di-match-kan dengan China. Kalau mau kompetitif ya Indonesia bangun di Belitung. Kalau untuk distribusi nasional jadi bangun hubungan, dan untuk impor di Belitung atau Rupat, barat dan timur."

Selanjutnya, kata Sultan, kapal dari asing hanya berhenti di Belitung, dan untuk distribusi dilakukan oleh tol laut atau kapal Indonesia sendiri. Sultan berharap warga Yogya khususnya memiliki kesadaran mempertahankan jati diri bangsa.

"Kita terlalu lama dininabobokan orang asing. Saya berharap dari Yogya kita harus jadi benteng dan spirit bagaimana bangsa kita mempertahankan identitas diri, tapi tetap bisa survive di dunia global. Jadi bukan hanya masuk sangkar emas, tapi untuk survive dalam sangkar emas itu," ujar Sultan.

Menurut Sultan, yang terjadi di bumi nusantara ini sudah 2.000 tahun bangsa ini dijajah, bukan 350 tahun. "Apapun yang masuk ke nusantara, impor dari generasi ke generasi. Dulu masyarakat etnik, sekarang bangsa Indonesia diserahkan kepada bangsa lain untuk membangun, bangsa Indonesia dimasukkan ke dalam sangkar emas," ungkap Raja ke X Keraton Yogyakarta ini.

Sultan menegaskan, sudah saatnya bangsa ini bisa menatap masa depan dengan membangun kearifan lokal. Bangsa Indonesia harus punya keyakinan untuk kompetitif dengan bangsa lain dan maju bersaing.

KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sependapat dengan Sultan HB X, gotong royong dan kearifan lokal benar-benar membentengi masyarakat dari segala macam ancaman.

"Ancaman sekarang itu lewat berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari kehidupan rumah tangga dan seterusnya. Bangsa kita sudah diikat oleh aturan bangsa lain, karena bangsa kita kaya. Kekayaan sumber daya justru menjadi petaka bagi negara lain. Karena itu jangan sampai kekayaan kita justru menjadi petaka," ujarnya.

Sementara, puluhan investor sudah menyatakan kesiapannya berinvestasi triliunan dolar untuk sektor infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang dibidik adalah pengembangan tol laut. Untuk sebuah investasi tol laut, dibutuhkan dana sekira US$700 miliar, jelas Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo saat mendampingi Presiden Joko Widodo dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, dalam "Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri 2014" beberapa waktu lalu di Jakarta.(dbs/one/viva/ROL/bh/sya)


 
Berita Terkait Tol Laut
 
Program Tol Laut Jokowi Dianggap Tidak Menghasilkan Apa-apa
 
Komisi V Pertanyakan Pengelolaan Dana Subsidi Tol Laut
 
Biaya Logistik Masih Mahal, Asperindo: Tol Laut Hanya Wacana!
 
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]