Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Australia
Puluhan Warga Aborijin Kepung PM Australia
Friday 27 Jan 2012 01:38:23

Pengawal Julia Gillard membawa perdana menteri Australia itu keluar dari pintu samping restoran (Foto: AP Photo)
CANBERRA (BeritaHUKUM.com) – Perdana Menteri Australia Julia Gillard harus dilarikan para pengawalnya ke tempat yang aman, setelah dikepung sekelompok pengunjuk rasa Aborijin di Canberra, Kamis (26/1). Saat itu, Gillard dan pemimpin oposisi Tony Abbott sedang ambil bagian dalam acara Hari Nasional Australia di sebuah restoran di Canberra, ketika pemrotes mengepung gedung tersebut.

Tony Abbot tampaknya adalah sosok yang menjadi sasaran pemrotes yang meneriakkan kata-kata "malu" dan "rasis" di luar restoran. Para pengunjuk rasa tersebut, memukul-mukul jendela restoran tempat sang perdana metrei berada.

Kemudian, sekitar 50 polisimengawal Julia Gillard dan Tony Abbot keluar dari pintu samping ke mobil. Gillard kehilangan sepatu ketika ia dan Tonny Abbot menyelamatkan diri. PM Gillard tidak mengalami luka dan setelah insiden tersebut dia mengadakan jamuan bagi para duta besar di kediaman resminya.

"Satu-satunya hal yang membuat marah saya adalah insiden ini mengalihkan perhatian dari acara yang begitu sangat bagus," kata Gillard kepada para wartawan, seperti dikutip kantor berita AP.

Pengunjuk rasa menggelar demonstrasi untuk menuntut hak-hak penduduk asli dan mereka berkemah di satu titik kawasan yang dikenal dengan nama "Aboriginal Tent Embassy". Mereka telah mendirikan tenda dan tempat penampungan di ibu kota Australia itu yang menjadi lokasi kunci protes menentang Hari Nasional Australia.

Hari Australia menandai kedatangan para pemukim Inggris pada 26 Januari tahun 1788. Warga Aborijin mengangap hari itu sebagai Hari Invasi karena wilayah Australia diduduki tanpa ada traktat dengan penduduk asli.(bbc/sya)


 
Berita Terkait Australia
 
• Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
 
• Scott Morrison Jadi Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull Dilengserkan
 
• Suhu Australia Tembus 50 Derajat Celsius 'Dalam Beberapa Dekade'
 
• Angkatan Laut Australia Hentikan Kapal Penuh Senjata Api
 
• Apa yang Membuat PM Australia Tony Abbott Dilengserkan?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]