Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kejari Buntok
Proyek Peningkatan Jalan Bankuang - MTU Diduga Dikorupsi, Kejari Barsel Periksa 4 Pejabat
2018-10-23 04:34:50

Bayu Fermady, SH. MH, Kasi Pidsus Kejari Buntok, Barsel.(Foto: BH /gaj)
BUNTOK, Berita HUKUM - Paket proyek peningkatan jalan dan jembatan ruas jalan Bankuang - MTU, dari dana APBD kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan pembiayaan sistem multi year sebesar Rp 54 miliar diduga dikorupsi dan merugikan negara milyaran rupiah.

Hal tersebut membuat tim jajaran tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri kota Buntok, Barito Selatan mengambil langkah untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan kasus tersebut, dengan memeriksa 4 pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Barsel.

"Benar terkait dugaan penyimpangan dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan Bankuang - MTU, Kejaksaan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 4 pejabat, mereka adalah Sekretaris Daerah Barsel berinisial EK, Sekretaris Dewan Barsel JW, Kepala Bappeda Barsel RH dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barsel HF," ujar Bayu Fermady, SH. MH sebagai Kasi Pidsus Kejari Buntok, Barsel mewakili Kajari Douglas Oscar Berlian Riwor, SH kepada pewarta BeritaHUKUM.com pada, Senin (22/10).

Keempatnya orang pejabat tampak hadir di kantor Kejari Barsel secara berurutan, yang datang pertama kali adalah EK bersamaan dengan RH sekitar pukul 10.00 WIB, disusul kemudian sekitar pukul 10.37 WIB oleh JW dan terakhir hadir sekitar pukul 11.10 WIB adalah Hf.

Lanjut Kasi Pidsus Bayu Fermady mengatakan bahwa, pemanggilan keempatnya adalah untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kasus suap dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), tujuh paket proyek tahun jamak di Kabupaten Barsel yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

"Mereka dipanggil terkait adanya dugaan kasus suap dalam salah satu dari tujuh paket proyek multiyears. Pemanggilan terhadap keempatnya merupakan pengembangan dari mencuatnya pemberitaan mengenai adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Barsel, yang disertai dengan adanya bukti kwitansi," jelas Bayu.

Ditambahkan bahwa, terhadap Hf di periksa selaku Kepala Bidang Bina Marga & PUPR, karena tahun 2017 yang bersangkutan menjabat disana, demikian juga dengan RH merupakan Plt Kepala DPUPR tahun 2017 yang merupakan Penguasa Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam perencanaan ketujuh paket proyek tahun jamak tersebut. Keduanya saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda dan Sekretaris DPUPR, tapi waktu itu tahun 2017 keduanya adalah PA dan KPA, karena itu keterangan keduanya sangat penting, pungkas Bayu.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Kejari Buntok
Proyek Peningkatan Jalan Bankuang - MTU Diduga Dikorupsi, Kejari Barsel Periksa 4 Pejabat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]