Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Infrastruktur
Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak pada Pertumbuhan
2018-03-30 08:58:34

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Jaka/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Empat tahun selama Presiden Joko Widodo memerintah, proyek infrastruktur yang telah dibangun ternyata tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ratusan proyek infrastruktur tak memiliki asas manfaat.

Demikian penegasan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono kepada Parlementaria saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3). Infrastruktur yang tak berdampak pada pertumbuhan itu terlihat dari perbandingan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kawasan ASEAN.

Diungkap Bambang, kini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat 6 ASEAN. Sebelumnya di masa pemerintah SBY, Indonesia berada di peringkat tertinggi. Bambang menyampaikan data pertumbuhan ekonomi terkini di Kawasan ASEAN. Laos menempati puncak pertumbuhan tertinggi dengan 7,40 persen. disusul Myanmar (7,3%), Kamboja (7,20 persen), Filipina (6,90 persen), Vietnam (6,20 persen), dan Indonesia (5,02 persen). Sementara di Asia, Indonesia menempati urutan ke-14.

"Selama empat tahun Presiden Jokowi memerintah, lebih Rp1.500 triliun yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Rata-rata setiap tahun menghabiskan Rp300-400 triliun. Ternyata, semuanya tidak membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Padahal, masa pemerintahan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di ASEAN. Sekarang malah menjadi nomor 6," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Ditegaskan Bambang, apa yang disampaikannya ini merupakan kritik tajam terhadap pemerintah dan siap mempertanggungjawabkannya. Bahkan, ia mengaku berani beradu argumen dengan pemerintah seputar pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo. Idealnya, setiap pembangunan infrastruktur berdampak signifikan pada pertumbuhan.

"Setiap pembangunan infrastruktur satu step, bisa menumbuhkan ekonomi satu step. Begitu seterusnya. Bahkan, kalau bisa dua sampai tiga step menumbuhkan ekonomi. Harus ada multiplier effect yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.(mh/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Infrastruktur
 
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
 
Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum
 
Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia Saat Reses di Kutai Timur
 
Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur
 
Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]