Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
MEA
Prof Firmanzah dan Arbi Sanit, Diskusi KMI: Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi MEA
Saturday 28 Nov 2015 12:36:32

Dari kiri ke kanan, Prof. Firmanzah pengamat ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Arbi Sanit pengamat politik senior Guru Besar UI, Rouf Qusyairi(Direktur SMCE), dan Edi Humaidi Ketua Umum KMI.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Perihal kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang diadakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), yang merupakan Lembaga kajian sosial, politik, dan ekonomi di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada, Kamis (26/11) dengan pembicara Prof. Firmanzah, Arbi Sanit, Rouf Qusyairi serta Edi Humaidi.

Prof. Firmanzah, Profesor muda yang kini menjabat Rektor Universitas Paramadina menyampaikan bahwa, ASEAN sebagai Komunitas Ekonomi adalah satu kesatuan, tidak ada border lagi. Namun, menjadi satu kesatuan dan memicu serta mendorong kolektifitas dalam bidang sosial, politik dan budaya.

Terlebih lagi menurutnya, mata uang China telah disetujui oleh IMF menjadi mata uang Internasional. "Acuan dengan dollar, dengan digunakan mata uang China akan mempengaruhi peta ekonomi," ujar Profesor bidang ekonomi, mantan staf khusus bidang ekonomi dimasa era Pemerintahan SBY, saat diskusi di Matraman, di kantor sekretariat Kaukus Muda Indonesia, Jakarta pada, Kamis (26/11).

Kalau melihat kedepan, nantinya tahun 2020-2030, Indonesia mengalami proses ‘Bonus Demografi’. Yang menjadi persoalan akan menjadi tantangan atau sesuatu yang akan baik ?

"Jika kita mampu memanage-nya akan menjadi sesuatu yang baik. Namun, bisa juga menghancurkan, jika kita tidak mampu memanage," paparnya.

Ia juga mencotohkan dengan fenomena yang marak, dimana radikalisasasi dengan the real terorisme, (Peristiwa Paris) akankan menjadi titik awal, bagi regional atau sistem di luar Asia.

Selain itu, "Perdagangan yang saat ini disebut dengan 'perdagangan bebas' adalah merupakan suatu keharusan. Persoalannya adalah, bagaimana kita harus memilah yang mana yang harus dan mana yang tidak," jelas Firmanzah mengingatkan.

ASEAN distrik yang dimulai semenjak tahun 2003, membentuk "Asean Economy Comunity" berbeda dengan UNI Eropa, perlu zona khusus. Kesadaran mesti didrive dari negara itu sendiri. Peristiwa sejarah pada Perang Dunia I (PD. I) PD II membuat di dalam internal daerah (negara) itu sedikit 'trauma'.

Beda dengan di Asia, karena kesamaan sama-sama bagian dari negara yang terjajah atau pernah dijajah dulunya. "Bargaining merupakan keharusan, kalau tidak bersatu padu, Eropa akan tertinggal dalam zona politik dunia. Hampir mirip dengan kondisi di Asia, di Eropa sendiri juga ada pertentangan waktu itu," imbuhnya lagi.

Profesor muda dan merupakan pengamat ekonomi inipun menjelaskan bahwa, PDB Asean sekitar 2,3 trilyun US$, sedangkan di Asean 35%nya kekayaannya berasal dari Indonesia dan sisanya dibagi ke Singapura, Thailand, Philipina.

"Mereka Broking dengan kita, Kelas menengah kita (Indonesia) 60% di Asean, 45 juta kelas menengah di negara kita (Indonesia). 45 juta vs 5 juta mereka," ungkapnya.

Selain itu berdasarkan data BKPM pada Januari hingga September, realisasi Investasi kita lebih tinggi daripada Singapura. "Kita menarik Investor, jauh lebih menarik Investor untuk saat ini. Namun, sekarang yang menjadi persoalan bagaimana kita bisa berkompetensi, dan berkolaburasi. Mainset kita, 'kita harus menang kompetensi'. Kita bisa menang, harus bisa berkolaburasi. Semangatlah dan Optimis. Titik awal, dimana kita break down dalam paparan yang lebih praktis. dan bisa Go ASEAN," pungkasnya, dengan yakin.

Sementara itu, pengamat politik senior Prof. Arbi Sanit menyampaikan bahwa, "Ketakutannya, mungkin karena lebih besar itu. Namun, jangan hanya dilihat dari statistik-nya (Demografi) saja. Harus dilihat dari kualitas sumberdayanya," ujarnya, agar kita (Indonesia) masuk MEA ini tidak takut terasing, atau takut terjebak.

Beliaupun menyarankan, supaya tidak masuk kedalam kedua pusaran tersebut (ketakutan terasing atau terjebak). Pertama (1), Dalam hal ekonomi, Kedua (2), Keamanan, dan Ketiga (3), Persoalan kesehjahterahan, dimana kemajuan ekonomi harus melihat sisi pemerataan (terdistribusi)," ungkapnya.

Ia-pun mempertanyakan, apakah setelah gabung MEA, PDB kita akan naik. Menurutnya akan nampak nanti pada sisi distribusi. itu tinjauan secara makro.

Menurutnya, DPR selaku figur publik 'pemimpin' bukannya bekerja mengemban amanah yang dipercayakan rakyat kepada mereka. Namun, sejauh ini anggota DPR seolah terlihat sibuk memperkaya diri.

Kalau kejadiannya sudah seperti itu, Arbi Sanit mengutarakan, "Antara politisi dengan mafia hanya beda-beda tipis. Politisi dan mafia itu sama saja," ujarnya lirih.

Beliau menyanyangkan kondisi sekarang dimana, menteri-menteri saling berselisih pandangan. Apalagi orang ada yang mencatut namanya, ga merasa dia difitnah. "Dijual namanya, Lucu itu. Penguasa sekarang memang agak aneh," ujarnya khawatir.

Memang dugaannya bahwa, banyak orang Indonesia yang top-top dalam menjalankan bisnis di Asean. Namun, perjuangan tersebut adalah usaha pribadi, bagaimana kalau dengan perjuangan bersama? Jadi ada baiknya masing-masing berjuang," pungkas Prof. Arbi Sanit.(bh/mnd)


 
Berita Terkait MEA
 
TKI Tidak Siap MEA akan Jadi Bencana Ekonomi Indonesia
 
Crowdfunding Onsystem Lahir Karena Tantangan Menghadapi MEA
 
Hadapi MEA 2016, Institut STIAMI Tekankan Karakter dan Bahasa
 
Hadapi MEA, Gerindra Desak Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Pekerja
 
Pemerintah Kurang Sosialisasikan MEA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]