Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Koperasi
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM
2017-08-17 09:21:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pemerintah di tahun 2017 dan tahun-tahun seterusnya. Namun dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para pembantu presiden. Misalnya anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung pada sektor tersebut, justru sangat minim.

"Ada celah, bagaimana pembantu-pembantu presiden ini menterjemahkan visi presiden. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini," katanya, usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak kemudian diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak.

"Kementerian yang mendorong kemajuan koperasi dan UKM tidak mendapatkan dukungan politik anggaran yang memadai, anggarannya sangat kecil sekali," tandasnya.

Ia menginginkan anggaran dan program Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih maju sehingga dapat mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi adalah tulang punggung perekonomian. Namun, justru muncul wacana dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa.

"Tulang punggung perekonomian kita adalah koperasi, kenapa bukan koperasi lagi saja yang dihidupkan. Kita sudah dari dulu menyepakati kegiatan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian," ujarnya.

Hal ini yang menurut politisi Jawa Tengah itu, antara keinginan dengan langkah yang ditempuh masih belum sejalan.(as,sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Koperasi
Kemenkop: Baru 12 Persen Koperasi yang Online
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM
Raih Jasa Bakti Koperasi dan UKM, Walikota Gorontalo: Berkat Kerja Keras Pelaku Koperasi dan UKM
Pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional Diperpanjang
Koperasi Harus Dikembangkan dan Diberi Fasilitas, Jangan Ditindas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirlantas PMJ Tengah Membahas Pemotor Masih Menerobos JLNT Casablanca
Pengamat: Kontroversi Komjen Pol Iriawan Bisa Jadi Faktor Kemenangan No Urut 3 Asyik
Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur
Polisi Memburu Penyuplai Sabu yang Dibawa Oknum PNS Mabes Polri ke Sel
Tepis Usulan Pengangkatan Iriawan, Jokowi Seharusnya Pecat Mendagri
Tuntutan Tidak Sesuai Kesepakatan dengan Jaksa, Istri Terdakwa Keberatan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur
Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]