Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Koperasi
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM
2017-08-17 09:21:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pemerintah di tahun 2017 dan tahun-tahun seterusnya. Namun dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para pembantu presiden. Misalnya anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung pada sektor tersebut, justru sangat minim.

"Ada celah, bagaimana pembantu-pembantu presiden ini menterjemahkan visi presiden. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini," katanya, usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak kemudian diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak.

"Kementerian yang mendorong kemajuan koperasi dan UKM tidak mendapatkan dukungan politik anggaran yang memadai, anggarannya sangat kecil sekali," tandasnya.

Ia menginginkan anggaran dan program Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih maju sehingga dapat mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi adalah tulang punggung perekonomian. Namun, justru muncul wacana dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa.

"Tulang punggung perekonomian kita adalah koperasi, kenapa bukan koperasi lagi saja yang dihidupkan. Kita sudah dari dulu menyepakati kegiatan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian," ujarnya.

Hal ini yang menurut politisi Jawa Tengah itu, antara keinginan dengan langkah yang ditempuh masih belum sejalan.(as,sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Koperasi
Kemenkop: Baru 12 Persen Koperasi yang Online
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM
Raih Jasa Bakti Koperasi dan UKM, Walikota Gorontalo: Berkat Kerja Keras Pelaku Koperasi dan UKM
Pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional Diperpanjang
Koperasi Harus Dikembangkan dan Diberi Fasilitas, Jangan Ditindas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]