Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pemilu 2014
Presiden SBY Bersumpah Tolak Pelibatan Pihak Asing Dalam Sengketa Pilpres
Tuesday 15 Jul 2014 08:31:37

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap bangsa Indonesia bisa menyelesaikan sendiri, jika terjadi masalah atau kemelut dalam penentuan pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, sebagaimana terjadi di negara-negara lain seperti Afghanistan.

"Saya bersumpah dan mengajak warga Indonesia, kalau ada kemelut mari kita selesaikan sendiri, tidak perlu ada pihak lain untuk jadi wasit atau juru damai," tegas Presiden SBY saat memberikan sambutan dalam buka bersama pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang juga dihadiri pimpinan lembaga negara lainnya di Kediaman Ketua DPD Irman Gusman, Jakarta, Senin (14/7).

Untuk menghindari kemelut itu, Presiden SBY menyerukan semua pihak bersikap bijak dan arif dalam menghadapi hasil pilpres yang akan diumumkan pada 22 Juli oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga tidak menjadikan demokrasi mundur kembali.

Secara khusus Presiden SBY menyebut empat pihak yang harus bersikap bijak dan arif dalam menghadapi hasil Pilpres itu, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon presiden pasangan nomer urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomer urut 2 Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).

"Saya sungguh berharap KPU, pasangan capres nomer 1 Pak Prabowo - Pak Hatta dan capres nomer urut 2 Pak Jokowi dan Pak JK, itu betul-betul dengan penuh tanggung jawab kepada bangsa dan negara bisa menyikapi dengan tepat dan arif," kata SBY.

Presiden juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi proses penghitungan suara di KPU, 22 Juli nanti. "Kita tidak ingin ada kemunduran dalam proses kematangan demokrasi. Saya harap empat pihak tadi betul-betul dengan penuh tanggung jawab dan kecintaan dengan bangsa negara, bisa menyikapi segala sesuatunya dengan benar, arif, dan tepat," pesan Kepala Negara.

Diakui Presiden SBY, tentu akan ada pihak yang menang dan kalah dalam Pilpres itu. Untuk itu, Presiden SBY mengingatkan yang menang untuk bersyukur tidak perlu arogan, yang kalah jangan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan.

"Yang tidak puas, sampaikan melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, pada Mahkamah Konstitusi (MK). Itulah proses damai, etis, dan konstitusional dalam menyikapi perbedaan suara," kata Presiden SBY.

Ditegaskan oleh Presiden SBY, siapapun yang akan memenangkan pemilihan presiden, juga merupakan kemenangan rakyat yang telah melaksanakan hak politiknya guna membangun iklim demokrasi yang lebih baik.

Jika seluruh proses pilpres bisa berjalan baik, tertib, dan aman, menurut Presiden SBY, hal itu berarti akan menjadi tradisi kepemimpinan baru dan suksesi pemerintahan yang baik. "Kita dukung pemerintahan nanti. Itulah etika bernegara yang harus dibangun," jelas Presiden SBY.

Buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Irman Gusman itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, , Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Mensesneg Sudi Silalahi. Tampak pula Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.(ES/setkab/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]