Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Suriah
Presiden Prancis Ancam 'Serang' Suriah Jika Terbukti Gunakan Senjata Kimia
2018-02-14 12:48:45

Macron menegaskan, penggunaan senjata kimia adalah "batas merah" bagi pemerintah Prancis.(Foto: Istimewa)
PRANCIS, Berita HUKUM - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengancam bakal "menyerang" Suriah jika pemerintahan negara itu terbukti menggunakan senjata kimia terhadap warganya.

"Kami akan menyerang tempat peluncuran-peluncuran dilakukan atau diselenggarakan," ujarnya kepada para wartawan.

Macron menegaskan, penggunaan senjata kimia adalah "batas merah" bagi pemerintah Prancis.

Namun, menurut Macron, intelijen Prancis sejauh ini belum menemukan bukti bahwa senjata kimia terlarang telah digunakan.

"Begitu bukti tersebut telah ditemukan, saya akan melakukan seperti yang saya katakana. Prioritasnya adalah perang melawan teroris," seru Macron.

Korban serangan udara di IdlibHak atas fotoOMAR HAJ KADOUR/GETTY IMAGES
Image captionPenduduk Saraqeb, Idlib, yang dilaporkan mengalami kesulitan bernafas mendapat perawatan di sebuah rumah sakit darurat.

Komentar Macron mengemuka menyusul sejumlah laporan yang menyebutkan pemerintah Suriah memakai senjata kimia, termasuk dugaan serangan klorin.

Sebanyak sembilan orang dirawat akibat mengalami kesulitan bernapas setelah sebuah bom yang diyakini terisi dengan bahan kimia dijatuhkan di Saraqeb, kota di sebelah barat laut Provinsi Idlib. Kota itu hingga kini dikuasai kubu pemberontak.

Akan tetapi, pemerintah Suriah membantah bahwa mereka menggunakan senjata kimia dan tidak menyasar warga sipil.

Lebih keras

Pernyataan Macron bahwa Prancis akan melakukan serangan di Suriah merupakan komentar paling keras sejak tahun lalu.

Saat itu, Macron berkata kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa penggunaan senjata kimia di Suriah merupakan "batas merah" yang akan mendapat "respons langsung" dari Prancis.

Setelah serangan senjata kimia dekat Damaskus pada 2013, Amerika Serikat dan Rusia menyepakati sebuah rencana dengan Suriah untuk memusnahkan cadangan senjata kimia dalam setahun.

Nyatanya, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) terus mencatat penggunaan bahan kimia beracun di negara tersebut.

Anak-anak Suriah yang dirawat setelah terkena apa yang dicurigai sebagai serangan kimia di Khan Sheikhun.Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGES
Image captionAnak-anak Suriah yang dirawat setelah terkena apa yang dicurigai sebagai serangan kimia di Khan Sheikhoun.

Pada April 2017, serangan di kota Khan Sheikhoun yang dikuasai kubu pemberontak menyebabkan ratusan orang mengalami gejala serupa dengan orang yang terkena paparan gas syaraf.

Seumlah saksi mata mengaku melihat beberapa pesawat tempur menyerang kota. Ada pula rekaman video yang menunjukkan mulut para korban, yang sebagian besar anak-anak, berbusa. Lebih dari 80 orang tewas saat itu.

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan Rusia berulang kali mengatakan insiden itu dibuat-buat.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Suriah
Dubes Rusia: Perang Rusia-AS di Suriah, 'Kemungkinan yang Tak Dapat Dikesampingkan'
Serangan Diduga Senjata Kimia di Suriah, Sedikitnya 70 Orang Tewas
Presiden Prancis Ancam 'Serang' Suriah Jika Terbukti Gunakan Senjata Kimia
Pesawat Sukhoi-25 Milik Rusia Ditembak Jatuh di Suriah
Rusia: Koalisi AS 'Sapu Bersih' Kota Raqqa di Suriah Hingga Rata dengan Tanah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran
Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]