Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI-Polri
Presiden Minta TNI dan Polri Tingkatkan Kinerja
Friday 20 Jan 2012 15:29:31

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok. Rumgapres)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi terhadap TNI dan Polri atas darma bakti dan kerja keras dalam menjalankan tugas negara. Namun, jajaran institusi ini diharapkan terus meningkatkan kinerja dan prestasi dalam menjalankan semua tugas negara dengan baik.

Hal ini ditegaskannya dalam pidato sambutan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang berlangsung di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (20/1). Rapim dihadiri sekitar 402 orang, yang terdiri atas 173 anggota TNI dan 229 Polri. Tema dan rapi ini adalah peningkatan sinergitas TNI dan Polri dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

Turut hadir dalam rapat ini, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, Menkuham Amir Syamsudin, Menpora Andi Alifian Mallarangeng, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan petinggi tiga angkatan dan Polri.

Presiden memgingatkan mengenai alokasi anggaran sudah lebih besar dari sebelumnya bagi TNI dan Polri, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk modernisasi dan peningkatan kemampuan serta pembangunan kekuatan. "Modernisasi ini diarahkan agar TNI makin mendekati minimum essential force yang telah ditetapkan dalam kebijakan strategi pertahanan negara, jelas SBY.

Menurut Kepala Negara, setelah sekian lama tanpa modernisasi, maka pada tahun-tahun terakhir harus ada percepatan. Kekuatan cukup dan tangguh sangat diperlukan untuk menjaga NKRI dan keutuhan teritorial. "Kepada TNI, agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan perencanaan dengan baik. Gunakan anggaran yang cukup besar itu dengan tepat dan cegah terjadinya penyimpangan," tegasnya.

Sedangkan modernisasi Polri juga akan dilakukan, agar Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas di era globalisasi. "Anggaran juga harus dikelola dengan baik. Buat prioritas yang baik, termasuk konsep yang benar menyangkut penambahan personel yang sudah saya setujui kemarin di Mabes Polri," imbuh SBY.

Presiden menyatakan bahwa penambahan personel Polri tersebut juga harus disebar di tempat yang diperlukan. Kalau yang diperlukan adalah penambahan untuk mengatasi pemeliharaan Kamtibmas, maka di tempat itulah ditambahkan. "Jangan disebar kesana kemari. Jangan sampai seolah-olah kita tetap tidak bisa menjaga Kamtibmas," paparnya.

Disamping itu, Kepala Negara juga kembali menekankan tentang peran penting Komandan di lapangan dalam mengatasi huru-hara. "Bagus kepemimpinan yang ada di depan dalam mengatasi huru hara, hasilnya akan baik. Jika sebaliknya, maka kegagalan menghantui tugas sudara," Presiden mengingatkan.

Jaga Kedaulatan
Pada bagian lain, Presiden menginstruksikan jajaran TNI untuk tetap dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dengan baik. Untuk itu, harus memahami hukum internasional yang berlaku. Yaitu jika ada persengketaan, wajib untuk diselesaikan secara damai. "Lakukan SOP (Standard Operating Procedures) dengan sebaiknya. Itu berlaku di negara manapun," ujarnya.

Di lingkungan ASEAN, ujar Presiden, ada Treaty dan Commitee Cooperation. "Intinya, kalau ada persengkataan kita wajib menyelesaikan secara damai. Itulah ide dasar ASEAN. Ini juga didukung negara lain," SBY menambahkan.

Namun demikian, penggunaan kekuatan militer di lapangan bukan berarti diabaikan, "Kalau harus terjadi pertempuran, harus lebih kepada upaya self defence, apalagi jika menyangkut kedaulatan," SBY menjelaskan. Jika situasinya serius, lanjut Presiden, pasti selaku Kepala Negara akan segera mengambil keputusan dan mengeluarkan instruksi.

Semenatara untuk Polri, SBY menginstruksikan untuk tetap mencegah aksi anarkis. Polri harus menjadi bagian dalam upaya pencegahan terjadinya aksi kekerasan dan anarki. Jika sudah diupayakan tapi aksi anarkis tetap terjadi, maka jajaran Polri perlu melakuan tindakan cepat, tepat, tegas, dan tuntas. "Sesuai dengan aturan hukum dan SOP," Presiden mengingatkan.(pgi/wmr)

Share : |

 
Berita Terkait TNI-Polri
Panglima TNI: Amankan dan Sukseskan Pesta Demokrasi 2019
Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan Bersama
Prajurit TNI-Polri Harus Dapat Meredam Isu Jelang Pemilu 2019
Safari Ramadhan Kapolri dan Panglima TNI ke Kaltim Syarat Makna
Presiden Joko Widodo Memuji Kekompakan Terjalin antara TNI-Polri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]