Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenakertrans
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
Friday 27 Jan 2012 19:39:36

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok. Rumgapres)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar segera melakukan komunikasi dengan perwakilan buruh di Bekasi, Jawa Barat, terkait tuntutan kenaikan upah. Hal itu dilakukan hingga tercapai kesepahaman dan kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

“Presiden minta Menakertrans turun tangan untuk mengatasi unjuk rasa buruh. Aksi unjuk rasa yang memblokir jalan tol Jakarta-Cikampek di Cikarang Bekasi itu, telah merugikan orang banyak. Tindakan itu tidak perlu terjadi, kalau komunikasi antarpihak terkait dilakukan dengan baik," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/1).

Meski tidak terkait langsung dengan tuntutan para buruh, menurut dia, Kemenakertrans harus tetap hands on dan mengambil inisiatif serta berperan dalam memfasilitasi serta menengahi terkait ketegangan atau ketidaksepahaman antara buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja.

"Selanjutnya, Kemenakertrans menyosialisasikan apa yang telah menjadi capaian kesepahaman para buruh/pekerja dan tempat mereka bekerja, agar masyarakat menjadi jelas duduk persoalannya dan langkah solusinya," tandas Julian.

Dalam kesempatan terpisah, Menakertrans Muhaimin Iskandar meminta Gubernur Jawa Barat untuk secepat mungkin memberikan kepastian hukum atas putusan PTUN Bandung tersebut. "Saya yakin pada dasarnya mayoritas perusahaan di kawasan Bekasi mampu melaksanakan UMK 2012, kecuali yang tak mampu silakan mengajukan penangguhan,” tuturnya.

Muhaimin juga mengimbau, agar para buruh tertib menyampaikan keinginan. Meski mengelar unjuk rasa, mereka diharapkan tidak melakukan aksinya di jalan tol. Apalagi sampai menutup jalan tol tersebut. “Saya hanya ingin masalah ini dibicarakan dengan kepala dingin dalam hubungan industrial yang sehat, sehingga tidak merugikan orang lain,” imbuhnya.(tnc/wmr)

Share : |

 
Berita Terkait Kemenakertrans
Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara
Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara
Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]