Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenakertrans
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
Friday 27 Jan 2012 19:39:36

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok. Rumgapres)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar segera melakukan komunikasi dengan perwakilan buruh di Bekasi, Jawa Barat, terkait tuntutan kenaikan upah. Hal itu dilakukan hingga tercapai kesepahaman dan kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

“Presiden minta Menakertrans turun tangan untuk mengatasi unjuk rasa buruh. Aksi unjuk rasa yang memblokir jalan tol Jakarta-Cikampek di Cikarang Bekasi itu, telah merugikan orang banyak. Tindakan itu tidak perlu terjadi, kalau komunikasi antarpihak terkait dilakukan dengan baik," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/1).

Meski tidak terkait langsung dengan tuntutan para buruh, menurut dia, Kemenakertrans harus tetap hands on dan mengambil inisiatif serta berperan dalam memfasilitasi serta menengahi terkait ketegangan atau ketidaksepahaman antara buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja.

"Selanjutnya, Kemenakertrans menyosialisasikan apa yang telah menjadi capaian kesepahaman para buruh/pekerja dan tempat mereka bekerja, agar masyarakat menjadi jelas duduk persoalannya dan langkah solusinya," tandas Julian.

Dalam kesempatan terpisah, Menakertrans Muhaimin Iskandar meminta Gubernur Jawa Barat untuk secepat mungkin memberikan kepastian hukum atas putusan PTUN Bandung tersebut. "Saya yakin pada dasarnya mayoritas perusahaan di kawasan Bekasi mampu melaksanakan UMK 2012, kecuali yang tak mampu silakan mengajukan penangguhan,” tuturnya.

Muhaimin juga mengimbau, agar para buruh tertib menyampaikan keinginan. Meski mengelar unjuk rasa, mereka diharapkan tidak melakukan aksinya di jalan tol. Apalagi sampai menutup jalan tol tersebut. “Saya hanya ingin masalah ini dibicarakan dengan kepala dingin dalam hubungan industrial yang sehat, sehingga tidak merugikan orang lain,” imbuhnya.(tnc/wmr)

Share : |

 
Berita Terkait Kemenakertrans
Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara
Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara
Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]