Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Polri
Presiden Jokowi Menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-71
2017-07-10 20:52:39

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-71 memberikan lima instruksi kepada Polri di Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-71 memberikan lima instruksi kepada Polri di Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7).

Presiden mengatakan yang pertama, perbaiki menajemen internal polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan.

"Internal manajemen Polri harus diperbaiki untuk menekan budaya negatif seperti korupsi dan penggunaan kekerasan yang berlebihan," kata Jokowi.

Instruksi kedua, menurut Jokowi, jajaran Polri untuk memantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

"Ketiga, optimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik," ujar Jokowi.

lnstruksi keempat, Jokowi menjelaskan tingkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi profesional proaktif.

"Dengan demikian Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat," terang Jokowi.

Instruksi kelima, tingkatkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat serta kolega internasional sebagai implementasi kedekatan dan sinergi fungsional guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Presiden selaku kepala negara tetap komitmen untuk mendukung terbentuknya polri yang kuat, polri yang handal, polri yang profesional supaya tugas polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas, menegakkan hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal," papar Jokowi.

Polri sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk memelihara ketertiban dan keamanan sekaligus menegakan hukum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan seperti diskresi, yang mencerminkan penegak hukum.(bh/as)


 
Berita Terkait Polri
 
• Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
 
• Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
 
• Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025
 
• Komjen Agus Andrianto Resmi Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy
 
• HUT Bhayangkara ke-77, Pengamat Intelijen Sebut Tiga Hal Ini Yang Nyata Dihadapi Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]