Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Bogor
Presiden Jokowi Ingin Pindah ke Istana Bogor
Monday 09 Feb 2015 10:23:28

Ilustrasi. Peta Istana Presiden di Bogor.(Foto: google.co.id/maps)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo berkeinginan memindahkan kantornya ke Istana Bogor, semakin menguat. Pihak Istana dan Walikota Bogor Bima Arya membenarkan hal itu.

“Ya memang permintaan presiden demikian,” beber Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol Istana Kepresidenan, Endang Sumitra.

Keinginan itu pun disambut baik Pemkot Bogor. Walikota Bogor Bima Arya bahkan sudah mengambil star lebih awal, dengan menemui Mensesneg Pratikno di Istana Bogor kemarin.

Pertemuan itu guna mengintegrasikan pembangunan Kota Bogor, Istana Bogor, dan Kebun Raya.
 “Aktivitas Presiden Jokowi, mulai banyak dilakukan di Bogor. Kami pun harus memanfaatkan momen ini, untuk mengintegrasikan istana dengan pembangunan kota,” ujar Bima melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (7/2).

Untuk tahap awal kata dia, sudah menyerahkan rekomendasi proses pelebaran pedestrian (pejalan kaki) di sepanjang istana dan kebun raya guna mengurai kemacetan pada jalur istana di Jalan Djuanda.

Proses pelebaran pedestrian akan menggeser pagar istana. Rencananya akan dimundurkan sekitar 4 meter ke dalam.
“Banyak hal yang pemkot akan sinergikan dengan istana. Soal pedestrian nantinya kami akan mengundang budayawan dan tim ahli bangunan untuk melakukan kajian bersama,” jelasnya.

Usulan menggeser pagar Istana ini, lantaran pedestrian yang ada sekarang tidak cukup lebar untuk pejalan kaki. Apalagi dengan adanya aktivitas warga memberi makan rusa di pinggir jalan yang kerap menyebabkan kemacetan. "Soal pergeseran pagar, masih akan didiskusikan lebih lanjut," katanya.

Untuk menyambut Jokowi, pemkot juga akan menyiapkan konsep pembenahan dan penataan pusat kota yang menyangkut arus lalu lintas, rute angkot, parkir, pedagang kaki lima (PKL), dan perbaikan pedestrian.
 Selain itu kata dia juga berkeinginan agar museum kepresidenan Balai Kitri di Istana Bogor bisa dikelola bersama-sama antara istana dengan pemkot.

“Nantinya Balai Kitri, konsepnya akan kita gunakan menjadi tempat wisata sejarah dan edukasi, hal ini sudah saya sampaikan ke Mensesneg,” tegasnya.

Bima menuturkan, pertemuannya dengan Mensesneg juga mendiskusikan tentang beberapa konsep penataan bangunan di seputar Istana Bogor. Dia menilai, konsep tersebut masih harus dimatangkan karena tidak saja terkait dengan aspek teknis, tapi juga sosial budaya.

“Pekan depan kami akan bertemu lagi dengan Mensesneg, semoga usulan yang kita rekomendasikan bisa diterima,” pungkasnya.(infopublik/bhc/sya)


 
Berita Terkait Bogor
 
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
 
Ade Yasin: TIGER CEPOL Lebih Responsif Jaga Ketertiban Umum
 
Bupati Bogor Apresiasi Kinerja Pangdam III Siliwangi
 
Wabup Bogor Hadiri Pertemuan Virtual dengan BNPB
 
Bupati Bogor Instruksikan Seluruh Camat Tingkatkan Sinergi Lakukan Percepatan Vaksinasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]