Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 

Presiden Iran Bantah Tudingan AS
Tuesday 18 Oct 2011 16:59:58

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (Foto: AFP Photo)
TEHERAN (BeritaHUKUM.com) – Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad membantah klaim AS terkait rencana pembunuhan duta besar Arab Saudi adalah palsu. Hal ini sama seperti tuduhan AS mengenai senjata pemusnah massal di Irak.

Ahmadinejad mengatakan, AS melayangkan tuduhan itu sebagai upaya untuk membuat orang lupa atas ''masalah ekonomi internal''.

Seperti dikutip laman situs BBC, Selasa (18/10), dalam sebuah tayangan teve Al-Jazeera, dia juga mengatakan bahwa AS tengah mencari cara untuk memperberat sanksi terhadap Iran.

Sementara itu Arab Saudi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengkaji apa yang disebut sebagai ''konspirasi yang keji''. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan, dia telah menyerahkan isu ini kepada Dewan Keamanan.

Sebelumnya, dalam tuduhannya itu, AS menyatakan dua lelaki, salah satunya adalah mantan penjual mobil bekas di Texas, didakwa dengan tuduhan rencana serangan untuk membunuh duta besar Saudi di Washington dengan menggunakan bahan peledak. AS menyebut Iran berada di belakang rencana serangan ini.

Presiden Ahmadinejad dalam sebuah wawancara dengan jaringan TV Al-Jazeera mengatakan ''Pada masa lalu pemerintah AS mengklaim ada senjata pemusnah massal di Irak. Mereka mengatakannya dengan yakin, mereka memberikan dan memaparkan dokumentasi dan semua orang bilang, 'ya, kami percaya','' ungkapnya.

Menurut Ahmadinejad, sekarang semua orang mempertanyakan tuduhan itu. Sebenarnya, mana yang lebih dulu disebut benar. Apakah mereka menemukan adanya senjata pemusnah massal di Irak? Mereka mengarang sejumlah dokumen dan hal itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. "Kebenaran akan terungkap pada akhirnya dan tidak akan menjadi masalah bagi kami,'' imbuh dia.

Ahmadinejad menambahkan, dirinya tidak berfikir ketegangan ini akan menjadi konflik militer Iran dengan AS. "Saya rasa ada sejumlah orang di pemerintahan AS yang menginginkan ini terjadi, tetapi saya rasa masih ada orang bijak di pemerintahan AS yang tahu mereka tidak akan melakukan hal itu,'' katanya.

Dia pun menuduh Washington mencoba untuk memecah Iran dengan Arab Saudi, yang memang dikenal sebagai sekutu AS dan saingan Teheran di Teluk.

Terkait dengan insiden terbaru ini AS telah memberi sanksi kepada lima orang, termasuk dua yang didakwa, dan sebuah maskapai penerbangan Iran, Mahan Air, terkait dengan dugaan rencana serangan tersebut.(bbc/sya)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]