Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pornografi
Presiden Bentuk Satgas Antipornografi, DPR Meradang
Tuesday 13 Mar 2012 12:57:30

Ilustrasi (Foto: Techno.ghiboo.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Aturan yang dikeluarkan per 2 Maret 2012 lalu, diklaim sesuai amanat Pasal 42 UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi.

"Gugus tugas ini, memiliki tugas koordinasi upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi, memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi, melaksanakan sosialisasi, edukasi, kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi, serta melaksanakan evaluasi pelaporan," demikian seperti dikutip laman Setkab.go.id, Selasa (13/3).

Gugus tugas ini dipimpin oleh Menko Kesra Agung Laksono dan ketua harian dijabat Menag Suryadharma Ali. Sedangkan anggotanya adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri PPPA Linda Gumelar, Menkumham Amir Syamsuddin, Mendikbud M Nuh, Mendagri Gamawan Fauzi, Menperin MS Hidayat, Mendag Gita Wiryawan, Menpar EK Mari E Pangestu, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menpora Andi Mallarangeng, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua KPI Dadang Rahmat, dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Mukhlis Paeni.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, gugus tugas dibantu Sekretariat, yang dipimpin seorang Kepala Sekretariat yang secara ex officio dijabat oleh pejabat eselon II di lingkungan Kemenag. Masa tugas badan ini selama lima tahun. Tiap tahunnya, gugus tugas wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden SBY. Gugus tugas ini dapat dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota, sesuai perundang-undangan.

Pembentukan badan semacam satgas ini, membuat DPR meradang. Pasalnya, Satgas Antipornograsi itu menambah panjang daftar lembaga nonstruktural di bawah kendali Presiden SBY, seperti UKP4R, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan Komite Ekonomi Nasional. Sargas Antipornograsi tidak diperlukan, justru yang sekarang menjadi persoalan utama negeri ini adalah korupsi.

"Persoalan utama di Indonesia ini, sebenarnya adalah korupsi. Saya heran seakan-akan pornografi jadi ancaman bagi republik ini. Padahal kalau dilihat urgensinya, masalah utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, bukan pornografi," kata Wakil Ketua DPR Pramono,Anung. .

Masalah korupsi, papar dia, merupakan masalah yang sangat dominan sehingga Presiden seharusnya mencari jalan memberantas korupsi, bukan pornografi yang didahulukan. "Saya tak tahu siapa yang berikan masukan kepada Presiden sehingga harus dibuat satgas antipornografi yang tidak perlu. Apalagi pornografi itu masih multitafsir, bisa berbagai hal yang akhirnya kontraproduktif, jelas dia.

Menurut politisi PDIP tersebut, UU Pornografi yang ada di Indonesia sudah lebih dari cukup mengatur masalah pornografi. UU tersebut juga belum dilaksanakan dengan baik. UU Pornografi saat diundangkan saja sudah sangat heboh. Apalagi dengan pembentukan satgas ini yang tidak ada urgensinya, tandasnya.(dbs/wmr/rob)


 
Berita Terkait Pornografi
 
Tim Cyber Crime PMJ Menangkap 3 Pelaku Penyebar Video Pornografi di Medsos
 
Polisi Menangkap 2 Tersangka Pembuat dan Pengiklan Beberapa Situs Pornografi
 
Krimsus Polres Jakbar Ungkap Penipuan Akun Instagram Fiktif Penyedia Wanita
 
Kemenkominfo Didesak Segera Tindak Konten Pornografi di WhatsApp
 
VM Gadis Nyaris Telanjang Ternyata Menderita Penyakit Skizoafektif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Minta Kasatker Ikut Berperan Penyusunan Rencana Anggaran, Jangan Hanya Para Kasubbag Renmin
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
Sukmawati, Potret Sosial-Politik dan Hukum Kita
Dinas Pendidikan Gencarkan Sekolah Ramah Bersepeda
PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut
Tausiyah di Bogor, UAS: Yang Ngundang Saya Diperiksa Lho
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]