Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Demo Buruh
Presedium Buruh Tolak RUU Kamnas
Thursday 22 Nov 2012 15:35:10

Presiden Konfederasi KSBSI, Muhqdofir (kiri) dan KSPSI Buruh, Andi Ghani (kanan).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar 35000 buruh yang tergabung dari Konfederasi Buruh seperti KSPSI, KSBSI, dan KSPI hari ini, Kamis (22/22) berdemo dengan mendatangi Istana Merdeka Jakarta. Sebelumnya, massa ini juga telah memacetkan ruas jalan MH Tahmrin hingga menuju Monas. Dalam aksinya, para pendemo ini membentuk barisan sepanjang 3 km lebih hingga ke Bunderan HI.

Akibat dari aksi ini, jalan dari arah Medan Merdeka Barat hingga jalan Merdeka Selatan ditutup total. Terlihat ruas jalur Bus Trans Jakarta digunakan untuk parkir sepeda motor. Buruh melakukan aksi demo dengan tertib, dan aksi orasi mimbar bebasnya juga berjalan dengan damai.

Aksi KSPSI, demo ini terkait dengan, "penolakan terhadap sistem outsourching, dan hanya 5 jenis pekerjaan untuk sistem ousourching yaitu jasa security, jasa Pertambangan, Catereing Makan, Jasa angkutan Buruh, jasa cleaning service," ujar Presiden KSPSI Muhqdofir yang didampingi langsung oleh KSPSI Andi Nuawea, KSPI Said Iqbal.

"Kami menolak dengan tegas RUU Kamnas, karena akan mengekang demokrasi dan mengembalikan kekuatan militer di Indonesia", ujar Andi Ghani.

Muqdofir menambahkan, akan melakukan Aksi Mogok Nasional Jilid dua bila pemerintah tidak menerima tuntutan buruh, serta akan menurunkan sekitar 11 juta massa buruh di 13 Propinsi di Indonesia. Serta, kami juga meminta Apindo untuk membatalkan Gugatan PTUN terhadap upah buruh, meminta kepada Apindo dan Kadin untuk jangan coba-coba mengajukan Gugatan Judicial Review terhadap UU ketenagakerjaan," tambahnya.

Sementara Said Iqbal mengungkapkan dengan tegas menolak RUU Kamnas, ''biar Polisi terdepan menjaga keamanan dan stabilitas Nasional, tapi jangan kembali ke TNI untuk mengancam kebebasan kita berdemokrasi dalam melakukan unjuk rasa ini," ujar Presiden Buruh Asal Tanah Rencong ini.

Saat ini buruh sedang bergerak menuju ke Gedung DPR RI Senayan Jakarta, dengan tujuan menolak RUU Kamnas. Bila ini akan diteruskan, maka Presedium Buruh akan mengepung Gedung DPR RI Senayan Jakarta.(bhc/put)


 
Berita Terkait Demo Buruh
 
Penahan 3 Mahasiswa Undip Diharapkan Diselesaikan Melalui Restorarive Justice
 
Satuan Pamwal Ditlantas Polda Metro Lakukan Pengamanan Demo Buruh dengan Cara Ini
 
Temui Massa Aksi Demo, Sufmi Dasco Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh
 
Buruh Akan Tetap Demo Besar-besaran 30 April Kepung DPR, Gak Peduli Pandemi Covid-19
 
Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]