Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kasus Apartemen
Prahara Kepengurusan PPPSRS di Kemayoran
2019-11-11 18:50:54

Ketua PPPRSR, Khairil Poloan saat diwawancara didampingi Humas; David Solihin dan Sekertaris Yenny Rosa (Foto: BH /ams)
JAKARTA, Berita HUKUM -Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania Palace Residence (PPPSRS - AMPR) di Kemayoran, membantah pemberitaan media yang telah beredar, terkait berita seputar keributan yang terjadi di Apartemen Mediterania Palace Residences dengan memutar balikan fakta.

Menurut Ketua PPPSRS, Khairil Poloan, bahwa berita tersebut berisi fitnah keji dan mengkambing hitamkan pihak security PPPSRS yang dituduh memukul warga.

"Kami berharap Polres Jakarta Pusat harus tegas menindak pelaku kekerasan di PPPSRS tersebut," ujar Poloan pada wartawan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Lebih lanjut, sekertaris PPPSRS Yenny Rosa berkisah, pada Minggu, 3 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIB telah terjadi penyerangan dan perusakan terhadap kantor Badan Pengelola PPPSRS AMPR di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sedangkan dalam siaran persnya, mereka menyatakan bahwa kepengurusan PPPSRS telah memenuhi tahapan penyeleksian sesuai persyaratan yang berlaku.

"Terbitnya SK Disperum 272/2019, tanggal 23 April 2019 yang telah sesuai dengan PerGub 132/2018. Sejak terbitnya SK tersebut seharusnya PPPSRS telah dapat melakukan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan Apartemen, tetapi pihak kepengurusan lama, tidak mau melakukan serah terima kepengurusan," jelasnya.

Padahal mereka telah demisioner sejak tanggal 5 Januari 2019, kepada kepengurusan baru (PPPSRS) yang adalah 100% adalah warga pemilik Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran.

Di bawah bimbingan dan saran dari Disperum DKI, PPPSRS harus mulai membentuk Badan Pengelola, baik keuangan untuk menarik iuran warga dan keamanan/ security sebagai persiapan kepengelolaan yang baru.

PT Prima Buana Internusa seharusnya melakukan serah terima kepada PPPSRS sesuai isi surat teguran Walikota di point 1.

Setelah itu terdapat 3 surat teguran dari Kasudin dan Walikota ( point 2-4), yang mengharuskan Ikhsan cs, maupun pihak lain yang mendapat hak dari Ikhsan cs, untuk menyerahkan Badan Pengelola kepada kepengurusan yang baru sesuai SK Disperum 272/2019 yaitu Khairil Poloan cs.

Penyerangan

Sedangkan kejadian penyerangan menurut David Solihin selaku Humas PPPRSR diduga dilakukan oleh sebagian besar massa yang bukan warga asli Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran.

"Penyerangan tersebut telah menimbulkan luka-luka/korban sekitar 20 orang anggota security PPPSRS cidera dan 4 (empat) anggota korban dengan luka di kepala," ujar David seraya menyatakan para korban telah diambil visum et repertum dan dilakukan tindakan jahit di RSCM, pungkasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait Kasus Apartemen
 
• Terbentuknya P3SRS Apartemen Cervino Village Semoga Dapat Menjadi Contoh yang Lain
 
• Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran, Dikhawatir Jadi Cluster Baru Pandemi Covid-19
 
• Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
 
• Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies
 
• Prahara Kepengurusan PPPSRS di Kemayoran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]