Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto: Banyak Elite Sudah Berkhianat
2018-10-11 13:31:04

Ilustrasi. Tampak Prabowo saat menghadiri Rakernas LDII 2018 Di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin (Lubang Buaya, Jak-Tim).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak sedikit elite bangsa sudah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Banyak pemimpin atau bagian dari pemimpin tidak menjalankan amanat konstitusi yaitu Pasal 33 UUD 1945.

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, pengkhianatan itu nampak nyata saat elite lebih memilih untuk menjalankan ekonomi liberal ketimbang ekonomi berbasis pada konstitusi. Ekonomi liberal tentu hanya akan menguntungkan segelintir orang bukan rakyat kebanyakan.

Demikian ditegaskan ketua umum Partai Gerindra itu saat memberikan materi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) di Pondok Pesantren Minhajurasidin, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10).

"Saya melihat ada suatu pengkhianatan terjadi. Pengkhianatan ini dilakukan oleh elite bangsa ini. Elit kita tidak berpikir yang besar, rakyat. Mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya, kelompoknya, dan sebagainya. Dan ini bukan hanya berjalan satu dua tahun, tapi sudah berjalan puluhan tahun," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa elite yang dimaksud adalah mereka-mereka yang menjadi pemimpin atau bagian dari pemimpin itu sendiri.

"Elite itu bagian dari pimpinan. Saya golongkan diri saya elite. Karena saya bagian dari itu. Dulu orde baru saya percaya neoliberal itu baik," imbuhnya.

Prihatin dengan kondisi tersebut, mantan Danjen Kopassus ini pun mengaku sudah menuliskan sebuah buku berjudul "Paradoks Indonesia".

Buku bersampul warna putih itu pun langsung dibagikan secara cuma-cuma kepada semua peserta Rakernas LDII 2018.

"Sudah dapat semua bukunya? Saya menuangkan pikiran saya dalam sebuah buku ini. Mudah-mudahan kalau belum nanti saya tambah lagi," ujar Prabowo.

Dia kembali menekankan, buku Paradoks Indonesia merupakan bentuk dari kegelisahannya akan kondisi ekonomi bangsa yang terus saja melemah. Rakyat semakin susah, nilai tukar rupiah semakin melemah. Padahal, bangsa ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa.

"Negara yang begitu kaya, dengan mineral dan sumber daya yang besar, tapi sebagai bangsa kita bisa dikatakan sebagai bangsa yang tekor, bangsa yang rugi," sesalnya.

Makanya, demi menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di bidang ekonomi dan bidang lainnya, Prabowo mengatakan Pasal 33 UUD 1945 harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

"Jika tidak, menurut saya ini adalah ekonomi kebodohan. Economic of stupidity," demikian Prabowo.(rus/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Prabowo Subianto
Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia
Capres Prabowo Melakukan Ziarah ke Makam Ayahnya
Tiba di Situbondo, Prabowo Langsung Ziarah Makam Pendiri Nahdlatul Ulama KHR As'ad Syamsul Arifin
Manifesto Politik Prabowo, Indonesia Kuat dan Berwibawa
Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]