Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Prabowo Presiden, Pemilu di Indonesia Terbersih dan Termurah di Dunia
2019-03-29 19:37:00

Prabowo Subianto saat berkampanye di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/3).(Foto: Istimewa)
KERAWANG, Berita HUKUM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil dan berbiaya murah bila dirinya mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Hal itu seperti disampaikan Prabowo saat menyapa ribuan masyarakat di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/3).

"Saya bersaksi di hadapan saudara, saat saya terima mandat rakyat, kemudian saya jalankan lima tahun pemerintahan, saya jamin pemilu yang akan datang adalah pemilu yang paling bersih, paling transparan, paling terbuka, dan paling murah," kata Prabowo.

"Yang paling penting bagi saya adalah rakyat kita menang," imbuh Prabowo.

Dalam orasinya, Prabowo mengaku risau dengan potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam pilpres 2019. Alih-alih khawatir dirinya kalah, Prabowo justru merasa lebih khawatir bila hak konstitusi rakyat dicurangi di pemilu.

Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta penyelenggara pemilu memastikan kecurangan tidak terjadi di Pilpres 2019. Pemilu harus berlangsung jujur dan adil demi terwujudnya kedaulatan rakyat.

"Saya mengimbau dan mengingatkan kepada mereka yang ada di lembaga-lembaga penting. Kawan-kawan di KPU, mohon jangan mengijinkan kecurangan terjadi lagi. Saya tidak masalah, siapa pun yang dipilih rakyat saya tunduk dan patuh. Tapi jangan hina dan bohongi rakyat," tegas Prabowo.

Kerisauan Prabowo bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan adanya temuan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Belum lagi temuan WNA pemilik e-KTP masuk ke dalam DPT.

Prabowo mengimbau agar kontestasi demokrasi ditempuh dengan cara jujur dan transparan, tidak tipu-tipu.

"Saya dapat laporan ada 17 juta DPT bermasalah. Berapa pun jumlah yang tidak jelas dari mana asalnya itu, janganlah bohongi rakyat. Untuk apa sih jabatan, ganti kepala desa itu biasa, ganti bupati itu bisa, ganti kepemimpinan itu biasa," ucap Prabowo.(ps/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
 
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]