Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pemilu
Polri dan TNI Gelar Simulasi Pengamanan Sidang Putusan MK Jelang Pemilu 2019
2018-09-14 16:15:31

Polisi Lakukan Tindakan Pengamanan terhadap para demonstran yang tidak terima dengan Sidang Putusan MK, Jumat (14/9).(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Polri dan TNI menggelar simulasi dan latihan pengamanan jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 mendatang, di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jum'at (14/9).

Hadir dalam kegiatan dan turut menyaksikan simulasi, sejumlah pimpinan petinggi TNI-Polri dan pejabat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi acara pelatihan ini merupakan rangkaian kesiapan kita menghadapi pemilu nanti," ujar Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Ari Dono Sukmanto saat memberikan keterangan kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada jajaran dan personel TNI-Polri di lokasi.

Latihan serupa, tambah Ari, akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan personel menghadapi pemilu mendatang.

"Dari kegiatan yang kita perlihatkan tadi pada para peserta, ini hanya simulasi saja, yang mestinya yang biasanya kita tidak sampai kepada objek. Jadi pelaksanaan pasti kita sekat agak jauh, supaya kegiatan persidangan di sini tidak terganggu," ujarnya.

Dari pantauan wartawan di lokasi, tampak sekitar ribuan personel gabungan TNI-Polri dilibatkan dalam simulasi pengamanan. Skenario pengamanan pun digelar, sebagian personel selaku petugas keamanan bertindak menertibkan masa, dan tidak sedikit pula bertindak sebagai peserta unjuk rasa.

Simulasi diawali dengan upaya persuasif dari petugas keamanan (Kepolisian), yakni dengan menertibkan para pengunjuk rasa dengan memberikan peringatan.

Salah satu skenario pengamanan persuasif dilakukan oleh kepolisian adalah ketika sidang gugatan berlangsung, diluar sidang terjadi keributan saat aksi masa para pendukung salah satu calon tidak menerima keputusan sidang sengketa hasil pemilu yang ditolak MK.

"Simulasinya ada sidang, massa ini tidak terima menunggu hasil sidang, setelah diputus hasil sidang ternyata tidak terima akhirnya dia mendesak, eskalasi meningkat, kita kasih semua pasukan di sana," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono pada kesempatan yang sama.

Sementara, ada tiga tahapan menentukan kondisi dan menentukan tingkat pengamanan, yaitu aman, agak rawan, dan rawan.

Di tahap awal, akan diusahakan negosiasi oleh para Polwan. Jika situasi mulai memanas, satuan Samapta Bhayangkara (Shabara) akan diturunkan. Gas air mata dan kendaraan water cannon juga mulai digunakan untuk menenangkan masa.

Ketika situasi sudah memasuki tahap rawan, giliran anggota Brimob yang dikerahkan. Tembakan-tembakan peringatan pun diarahkan kepada masa yang anarkis.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang Akan Tuntut Balik Polda Jateng dan PT Katama Surya Bumi
Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
Amien Rais: Seorang Muslim Tidak Boleh Berpikir Kalah di Dunia, Menang di Akhirat
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]