Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pemilu
Polri dan TNI Gelar Simulasi Pengamanan Sidang Putusan MK Jelang Pemilu 2019
2018-09-14 16:15:31

Polisi Lakukan Tindakan Pengamanan terhadap para demonstran yang tidak terima dengan Sidang Putusan MK, Jumat (14/9).(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Polri dan TNI menggelar simulasi dan latihan pengamanan jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 mendatang, di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jum'at (14/9).

Hadir dalam kegiatan dan turut menyaksikan simulasi, sejumlah pimpinan petinggi TNI-Polri dan pejabat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi acara pelatihan ini merupakan rangkaian kesiapan kita menghadapi pemilu nanti," ujar Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Ari Dono Sukmanto saat memberikan keterangan kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada jajaran dan personel TNI-Polri di lokasi.

Latihan serupa, tambah Ari, akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan personel menghadapi pemilu mendatang.

"Dari kegiatan yang kita perlihatkan tadi pada para peserta, ini hanya simulasi saja, yang mestinya yang biasanya kita tidak sampai kepada objek. Jadi pelaksanaan pasti kita sekat agak jauh, supaya kegiatan persidangan di sini tidak terganggu," ujarnya.

Dari pantauan wartawan di lokasi, tampak sekitar ribuan personel gabungan TNI-Polri dilibatkan dalam simulasi pengamanan. Skenario pengamanan pun digelar, sebagian personel selaku petugas keamanan bertindak menertibkan masa, dan tidak sedikit pula bertindak sebagai peserta unjuk rasa.

Simulasi diawali dengan upaya persuasif dari petugas keamanan (Kepolisian), yakni dengan menertibkan para pengunjuk rasa dengan memberikan peringatan.

Salah satu skenario pengamanan persuasif dilakukan oleh kepolisian adalah ketika sidang gugatan berlangsung, diluar sidang terjadi keributan saat aksi masa para pendukung salah satu calon tidak menerima keputusan sidang sengketa hasil pemilu yang ditolak MK.

"Simulasinya ada sidang, massa ini tidak terima menunggu hasil sidang, setelah diputus hasil sidang ternyata tidak terima akhirnya dia mendesak, eskalasi meningkat, kita kasih semua pasukan di sana," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono pada kesempatan yang sama.

Sementara, ada tiga tahapan menentukan kondisi dan menentukan tingkat pengamanan, yaitu aman, agak rawan, dan rawan.

Di tahap awal, akan diusahakan negosiasi oleh para Polwan. Jika situasi mulai memanas, satuan Samapta Bhayangkara (Shabara) akan diturunkan. Gas air mata dan kendaraan water cannon juga mulai digunakan untuk menenangkan masa.

Ketika situasi sudah memasuki tahap rawan, giliran anggota Brimob yang dikerahkan. Tembakan-tembakan peringatan pun diarahkan kepada masa yang anarkis.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Polri dan TNI Gelar Simulasi Pengamanan Sidang Putusan MK Jelang Pemilu 2019
Banyak DPT Ganda, Legislator Duga Ada 'Human Error'
Polri dan Bawaslu Siap Maksimalkan Pengamanan Pemilu 2019
Jelang Kampanye Pilpres: Jokowi Diminta Mundur, Yusril Pasang Badan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]