Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kapolri
Polri Rencanakan Anggaran 9 Triliun di Tahun 2014
Wednesday 05 Jun 2013 00:38:06

Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat menjawab pertanyaan para wartawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (4/6) menyatakan bahwa, terkait penggunaan anggaran pengamanan untuk Pemilu 2014 sebesar Rp 3,59 triliun, sementara dari seluruh anggaran di tahun 2013 pagu anggaran untuk kepegawaian turun 5,12%, dan untuk penanganan kasus korupsi 2014, minimal sama dengan anggaran di tahun 2013. Polri juga merencanakan tambahan anggaran hingga Rp 9 triliun untuk sampai ke Polsek, Polres dan Polda.

Dijelaskan Jenderal Timur bahwa, untuk untuk pelayanan SIM, STNK, dan BPKB, pengadaan di tahun 2013 semua dari saya sebagai penguasa anggaran atau pengguna anggaran.

"Dalam hal ini Kakorlantas untuk pengadaan barang, di tahun 2014 mendatang itu merupakan bagian yang tidak perlu dilakukan lelang, dan akan segera kami susun, sedangkan untuk tahun 2013 masih menggunakan aturan lelang," ujar Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun ini.

"Polri pada tahun 2013 untuk pinjaman dari luar negeri hanya 66% yang dapat kami lakukan dengan persyaratan yang ketat dan kerawanan korupsi," pungkasnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kapolri
 
Kapolri: Layani dan Lindungi serta Perhatikan Rasa Keadilan Masyarakat
 
Kapolri Bilang 'Potong Kepala', Ditambahin Kapolda Metro: Saya 'Blender' Sekalian
 
Program 100 Hari Presisi Kapolri, Prakasa Asabels Nusantara Giatkan Layanan Ambulans Gratis untuk Masyarakat
 
100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Listyo Dinilai Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
 
Romo Benny Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri: Penyelesaian Masalah Intoleransi dengan Penegakkan Hukum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]