Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Polri
Polri Mendapat Hibah Aset Sitaan Koruptor dari KPK
2018-03-08 20:29:57

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Polri mendapat hibah aset rampasan koruptor dari kasus yang diusut oleh KPK. Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto berharap aset rampasan ini dapat bermanfaat bagi penyidik Polri.

"Hasil dari perampasan, rampasan-rampasan barang sitaan, kita kebagian juga, maka ke depan Pak Laode (Wakil Ketua KPK Laode M Syarif), kami berharap karena memang untuk sementara ini pendapatan penyidik ini terbatas. Mungkin butuh dorongan bantuan insentif atau dari kasus," kata Ari dalam sambutannya di Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/3).

Menurut Ari, pendapatan penyidik memang terbatas, sehingga bantuan ini akan sangat bermanfaat.

"Jadi ini akan menambah semangat dari penyidik untuk mencari, selain daripada memang wajib, tapi kalau mungkin ada rangsangan tambahan lagi," ujar Ari sambil menambahkan penyidik akan lebih bersemangat dengan adanya tambahan bantuan dari KPK ini.

Pihaknya juga meminta untuk penegak hukum mengusut kasus korupsi berskala besar. Karena, jika mengusut kasus berskala kecil hanya akan merugikan anggaran penyidik negara. "Jadi yang ditangkap jangan receh-receh, yang betul-betul, kira-kira negara ini jangan tambah rugi," ucap Ari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan hibah aset rampasan ke Mabes Polri. Aset itu dirampas dari narapidana kasus korupsi yakni mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.

Aset yang Dihibahkan yakni berupa dua bidang tanah dan bangunan senilai Rp12,4 miliar yang beralamat di Jl Wijaya Graha Puri Blok C Nomor 15 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian satu unit mobil Toyota Kijang Innova XW43 2010 yang akan digunakan oleh Polres Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.

Penyerahan hasil rampasan ini diwakili oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dan diterima langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.

"Hari ini kita menyerahkan hasil barang rampasan atau sitaan yang didapat dari beberapa kasus, 1 kasus Nazaruddin itu rumah dan tanah yang nilianya Rp 12 miliar dan satu lagi mobil dari Fuad Amin yang nilainya Rp 200 jutaan," papar Laode.

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan aset rampasan hasil korupsi ini diserahkan kepada institusinya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan. Nantinya aset ini akan digunakan sebagaimana diperlukan oleh penegakan hukum dalam hal ini Polri.

"Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari KPK dari hasiL kegiatan penyitaan dan beberapa assetnya, kemudian penegakan hukumnya itu tentu dimohonkan dari Kemenkeu, untuk bisa dimafaatkan untuk kepentingan penegak hukum yang alhamdulillah asset ini yang diserahkan kepada kami dalam hal ini Polri," tambahnya.

Selanjutnya akan saya laporkan dan atas petunjuk bapak Kapolri akan digunakan untuk apa nantinya.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Polri
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Forum Wartawan Polri Adakan Technical Meeting Persiapan Acara Kapoda Cup 2018
Polda Metro Jaya Selenggarakan Media Gathering di Anyer
Kegiatan 'Subuh Menyapa' Digelar Jaran Polres di Polda Sumut
Irjen Idham Aziz Memimpin Pelantikan Dirreskrimum dan Dansat Brimob Polda Metro Jaya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]