Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Aliran Dana Bank Century
Polri Blokir Rekening Yayasan Fatmawati Terkait Dana Century
Thursday 29 Dec 2011 20:46:31

Unjuk rasa penuntasan skandal bailout Bank Century (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri resmi melayangkan surat pengajuan pemblokiran terhadap rekening milik Yayasan Fatmawati di Bank CIMB Niaga cabang Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pengajuan pemblokiran ini menindaklanjuti laporan mengenai adanya aliran dana Bank Century, yakni dari Komisaris Bank Century Robert Tantular yang diterima Yayasan Fatmawati.

“Kami sudah minta pemblokiran rekening milik Yayasan Fatmawati sebesar Rp 60 miliar. Permintaan ini telah kami layangkan pada 23 Desember 2011 lalu melalui Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kepada manajemen Bank CIMB Niaga, karena ada dugaan money laundering," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/12).

Menurut dia, surat tersebut juga telah kabulkan oleh pihak Bank CIMB Niaga dan selanjutnya menunggu persetujuan dari pihak Kejaksaan untuk melakukan penyitaan aset tersebut. "Kami akan periksa kembali sehubungan dengan itu, karena kami belum bisa memeriksa secara keseluruhan. Pasalnya, dananya dan juga sumber dana itu dari mana serta ditransfer ke mana, kami belum tahu dan nanti akan diketahui setelah rekeningnya dibuka," ujar mantan Kadensus 88 Antiteror Polri tersebut.

Sementara itu, Polri juga sedang mengupayakan izin dari Bank Indonesia dalam rangka pembukaan rekening tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui besarnya transaksi yang masuk dan keluar dari rekening tersebut. "JIka sudah ada izin penetapan dari pengadilan, kami akan minta izin untuk membongkar rahasia bank kepada Gubernur BI. Setelah itu baru bisa ditelusuri,” imbuh Saud.

Dia juga mengungkapkan, saat ini penyidik Direktorat II Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri sedang menelusuri aliran dana dari Robert Tantular melalui Toto Kuntjoro selaku Direktur PT Graha Nusa Utama (GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (NUS) kepada Yayasan Fatmawati. "Ya memang (Toto Kuntjoro) menerima dana, tapi untuk tahu jumlahnya, kami harus buka dulu rekeningnya," tandasnya.

Seperti diketahui, Yayasan Fatmawati pada awal Desember 2011 lalu, melaporkan adanya aliran dana mencurigakan yang berasal dari mantan pemilik Bank Century Robert Tantular. Yayasan Fatmawati mencurigai adanya praktik money laundering dalam aliran dana tersebut. Takut dituding terlibat, pihak pengurus yayasan melaporkannya kepada Mabes Polri.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad akan membuat kejutan dalam pengusutan kasus Bailout Bank Century. Samad berjanji tidak akan memendam kasus tersebut. Pihaknya akan memberikan perhatian khusus. "Akan kita dalami, yang jelas kita tidak akan mempetieskan (kasus Century)," tegasnya.

Abrahan mengakui, KPK telah menerima laporan hasil audit forensik Bank Century sebagaimana yang telah dilaporkan BPK kepada DPR. Laporan secara formal diterima di kantor BPK hari ini. Selanjutnya KPK akan mempelajarinya dan mengkaji lebih dalam laporan tersebut. Setelah itu, barulah akan dirumuskan tindakan apa yang akan diambil. “Kami sudah terima laporan dan akan mempelajarinya," tandas dia.(dbs/bie/spr)


 
Berita Terkait Aliran Dana Bank Century
 
Polri Blokir Rekening Yayasan Fatmawati Terkait Dana Century
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]