JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri segera membentuk tim khusus untuk menelusuri pemberian dana PT Freeport Indonesia kepada aparat keamanan. Tim akan meminta klarifikasi dari Freeport, pejabat Polda Papua, serta polisi yang bertugas mengamankan aset perusahaan pertambangan tersebut.
"(Tim khusus) itu segera dibentuk. Itu pasti. Kami harus cek dulu, mulai dari Freeport dan data-datanya. Kami perlu tahu ke mana saja (dana itu), siapa saja (penerimanya), kapan (dberikan) dan juga untuk apa sih dana itu,” kata kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/11).
Menurut dia, dari klarifikasi itu nanti, diharapkan ada titik terang mengenai ada tidaknya pidana itu diterima, termasuk tindak pidana korupsi. Namun, langkah awal ini pun belum mendapat respon positif dari pihak Freeport. Sebab, pihak perusahaan itu belum juga menyerahkan data yang diminta Polri tersebut.
Namun, Saud enggan menjawab perihal pengakuan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang menyatakan bahwa pemberian dana PT Freeport ke Polri tersebut berpotensi gratifikasi. "Silahkan tanya KPK. Saya tidak mau mengomentari kalau ada hal tersebut," jelas mantan Kadensus 88 Antiteror ini.
Dalam kesempatan terpisah, Karo Humas KPK Johan Budi mengatakan pihaknya sedang menunggu hasil audit BPK dan BPKP atas pemberian dana Freeport kepada Polri dan TNI. "Kami masih menunggu hasil audit untuk menyidik aliran dana tersebut," ujarnya.
Meski sudah banyak laporan masyarakat dan diberikan media massa, KPK tetap belum dapat menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami perlu menunggu hasil audit dari lembaga-lembaga berwenang, seperti BPK dan BPKP,” selorohnya.(tnc/bie/spr)
|
