JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Effendi Simbolon, M.IPol menyatakan keheranannya dengan sikap pemerintahan Republik Indonesia Pimpinan Jokowi-JK yang membungkan kebebasan berpendapat di dunia maya. Yakni dengan memblokir konten di media sosial maupun media online.
Padahal, di negara komunis sekalipun seperti China tidak melakukan aturan yang sifatnya menghalangi rakyatnya berpendapat di dunia maya. Justru semestinya pemerintah mengimbanginya dengan memberikan informasi akurat sebagai counter bahwa pemerintah dalam keadaan yang baik.
"Saya kira negara sebesar China sekalipun tidak melakukan counter dengan cara menghalang-halangi siapapun yang ingin bicara di dunia maya, tetapi justru dia mengimbangi sepanjang pemerintah baik-baik saja tidak ada yang salah," kata Effendi Simbolon di Jakarta, Sabtu (7/1).
Berbicara dalam diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Effendi menekankan bahwa pemerintah China sebenarnya mempunyai kekuatan lebih besar untuk mengatur rakyatnya dalam berpendapat. Namun semua itu tidak dilakukan.
"Pemerintah China itu sudah lewat masa turblensi itu, dia negara komunis, harusnya dia menggunakan kekuasaan-kekuasaan kekuatannya untuk membelenggu semuanya, kita bukan negara komunis tapi kok kita justru layaknya lebih-lebih dari komunis," jelas Effendi Simbolon.
Ia menyarankan pemerintah tidak terlalu reaktif dalam menanggapi sejumlah pendapat yang ada di dunia maya sekalipun informasi yang muncul merupakan kabar bohong atau hoax. Sebab sikap demikian justru menimbulkan kegaduhan politik.
"Kalau pemerintah reaktif itu semua membuat suasana semakin panik. Kalau semua sebagai pengatur, semua apa kata Menkominfo, artinya sekarang ini kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat," pungkas Effendi.(ns/aktual.com/bh/sya)
|
