Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus APBD
Polisi Segera Tahan Bupati Rembang
Monday 30 Dec 2013 20:13:15

Ilustrasi, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Dwi Priyatno.(Foto: Istimewa)
SEMARANG, Berita HUKUM - Bupati Rembang, M. Salim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2006-2007 sebesar Rp 4,12 miliar akan segera ditahan. Penahanan tersebut paling lama akan dilakukan pada 13 Januari 2014 mendatang.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan surat izin penahanan terhadap M. Salim yang dilayangkan Kapolri sudah diterima pihak Presiden pada 13 Desember lalu. Oleh sebab itu jika tidak ada balasan maka kepolisian berhak melakukan pemanggilan paksa atau bahkan menahannya.

"Jika dalam 30 hari atau sampai 13 Januari tidak ada balasan, maka pihak penyidik berhak untuk menahan," kata Dwi dalam konferensi pers akhir tahun 2013 di Aula Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (30/12).

Upaya penahanan terhadap Bupati Rembang itu sudah pernah dilakukan 30 November lalu. Namun ternyata terkendala masalah administrasi yaitu pengajuan izin yan harus disampaikan Kapolri ke Presiden.

"Ini yang terakhir, setelah ini penyidik bisa menahan. Kita tinggal menunggu surat balasannya," imbuh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Djoko Poerbo, seperti dikutip detik.com.

Diketahui Salim ditetapkan menjadi tersangka sejak 16 Juni lalu, ia diduga terliat penyimpangan penyertaan modal PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Dari hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan register Nomor 1/S/VII - XIV/02/2013 diketahui kerugian negara diduga mencapai Rp 4,12 miliar.(alg/ndr/dtk/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kasus APBD
 
Mantan Wawali Kota Cirebon Terpidana Korupsi Bebas Bersyarat
 
Polresta Bidik Dugaan Korupsi Urukan Rp 1 Milyar
 
Polisi Segera Tahan Bupati Rembang
 
Korupsi APBD DKI, Mantan Lurah dan Bendahara Digelandang ke Penjara
 
Tipikor Bandung Kembali Bebaskan Terdakwa Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]