Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Polri
Polda Metro Jaya Bentuk Forum Kemitraan Religi Kamtibmas
2016-11-30 18:32:59

Ilustrasi. Demo Aksi Bela Islam jilid I di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya resmi membentuk Forum Kemitraan Religi Kamtibmas. Forum dibentuk untuk menghadapi dinamika dan melibatkan seluruh tokoh agama di Jakarta.

Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Anjar Gunadi menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar tokoh agama yang selama ini kerap terhambat.

"Dengan adanya forum ini, maka tidak ada lagi kendala atau halangan antar-pemuka agama untuk saling berkomunikasi menjaga masyarakat agar hidup kita tenang," kata Anjar di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Rabu (30/11).

Dalam acara tersebut, sekira 267 pemuka agama dari seluruh unsur keyakinan hadir dalam deklarasi tersebut. Anjar menyampaikan selama ini forum antar-masyarakat beragama selalu mengalami kendala dalam berkomunikasi, salah satu kendalanya ialah kurang wadah atau mitra religi.

"Nantinya, bukan hanya tokoh agama saja yang bisa berkomunikasi, tetapi masyarakat atau umat di bawahnya juga bisa ikut berperan," umgkapnya.

Sementara itu, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Syamsul Ma'arif mengaku mendukung penuh atas adanya forum ini. Selain itu, Syamsul menilai bahwa forum ini baik untuk mencegah adanya gesekan antar-umat agama.

"Kami mendukung mitra kerja ini. Mari kita bangun kerukunan umat di Jakarta supaya keamanan dan ketertiban agar kota ini menjadi nyaman dan aman," kata Syamsul.

"Sampaikan pesan untuk Bapak Kapolda (Irjen Pol M. Iriawan), bahwa MUI akan selalu bersama polri," ucapnya.(bh/as)


 
Berita Terkait Polri
 
• Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
 
• Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
 
• Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025
 
• Komjen Agus Andrianto Resmi Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy
 
• HUT Bhayangkara ke-77, Pengamat Intelijen Sebut Tiga Hal Ini Yang Nyata Dihadapi Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]