Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemerasan
Pledoi: Berharap Agar Majelis Hakim Membebaskan Yanuar Rheza dan Yan Firsto
2020-08-20 18:56:40

Suasana persidangan kedua Terdakwa di PN Jakarta Pusat ( Foto : Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Yanuar Rheza Muhammad dan Yan Firsto Presanto, terhadap mantan GM PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, M Yusuf kini telah memasuki agenda Pledoi (Nota Pembelaan) dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada, Rabu (19/8).

Rudianto Manurung, SH, MH selaku kuasa hukum kedua terdakwa itu, dalam pledoinya berharap agar majelis hakim yang diketuai oleh Fahzal Hendri dapat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan para terdakwa. Karena menurutnya, kedua terdakwa tersebut merupakan tulang punggung keluarga.

"Dengan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Terdakwa hanya sempat melihat anak kedua saat melahirkan dan ketika berusia lima hari saja. Kami sebagai tim kuasa hukum tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya terpisah dari istri dan anak-anaknya yang masih kecil," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

Dalam kasus ini, menurut Rudi kedua kliennya yang kini jadi terdakwa itu terdakwa adalah korban dari berbagai pihak yang tidak ingin status M Yusuf berpindah dari saksi menjadi tersangka. "Terlepas apakah itu akan terjadi atau tidak. Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindakan yang tidak profesional. Sebab pernyataan mereka menunjukan sikap seorang jaksa yang profesional meskipun mendapat tekanan dari pimpinan," imbuhnya.

Lebih lanjut Rudi menyatakan bahwa kedua kliennya itu mengakui kesalahannya secara gentlemen, karena telah berkomunikasi dengan Cecep Hidayat. Namun komunikasi tersebut sama sekali tidak terkait dengan peristiwa yang dialami Jaksa Rheza dan Firsto. Karena komunikasi antara terdakwa dengan Cecep Hidayat hanya sebatas pertemanan dan sama sekali tidak terkait dengan koordinasi untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

"Bahwa koneksi antara terdakwa dengan Cecep Hidayat tidak bisa disimpulkan atau dikait-kaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Cecep Hidayat yang menekan saksi M Yusuf," ungkap Rudi, seraya mengatakan jika dirunut secara objektif, datangnya permintaan agar M Yusuf tidak dijadikan tersangka adalah permintaan M Yusuf sendiri, tanpa ada keterlibatan terdakwa didalamnya.

"Untuk itu kami memohon kepada majelis hakim agar dalam pembacaan putusan nanti, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum dan memulihkan kembali hak terdakwa dalam kedudukan serta harkat martabatnya," pungkas mantan wartawan hukum tersebut.(bh/ams)


 
Berita Terkait Pemerasan
 
Kompolnas: Oknum Polisi Pemeras Pengusaha Jamu Harus Diproses Hukum
 
Tersangka Kasus Pemerasan Hasil Rapid Test Covid-19 di Bandara Soetta Dijerat Pasal Berlapis
 
Pledoi: Berharap Agar Majelis Hakim Membebaskan Yanuar Rheza dan Yan Firsto
 
Advokat Andri Sikumbang: Berharap Majelis Hakim PN Jaksel Bebaskan M Yassin dan Sulaiman
 
Polisi Menangkap Supir Taksi Online NZ yang Melakukan Pemerasan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Pasal-pasal Oligarkis yang Penuh Konflik Kepentingan Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di UU Cipta Kerja
Polisi: Diduga Cai Changpan Memilih Bunuh Diri karena Terdesak
Siap Demo Besar- besaran, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana Besok
UU Cipta Kerja: Mendobrak Kelambanan Birokrasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain
Presidium KAMI Harus Turun Tangan Membela 3 Petinggi KAMI Yang Ditangkap Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]