Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pilot
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Ambil Jalan Persuasif untuk Kasus Pilot Garuda
2018-06-28 06:00:08

Ilustrasi. Pesawat Garuda Indonesia.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat menyayangkan munculnya kembali isu akan mogoknya para karyawan PT. Garuda Indonesia Airlines (PT. GIA). Mengingat sebelumnya telah terjadi mediasi antara pemerintah dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga).

Bamsoet, panggilan akrab Ketua DPR RI, menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai pemberi pelayanan itu sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sehingga harus dipikirkan kembali plus minus yang akan didapat bila hal tersebut sampai terjadi.

"Saya mendorong kepada komisi dan menteri terkait juga pejabat terkait dalam perusahaan Garuda Indonesia untuk mengambil jalan persuasif dan membuat solusi-solusi permanen antara karyawan dengan perusahaan, sehingga tidak ada yang mendapat kerugian," usul politisi Partai Golkar itu ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan, kurang profesionalnya Kementerian BUMN dalam menjaga stabilitas antar perusahaan-perusahaan BUMN itu sendiri, sehinggga terjadinya penumpukan masalah.

Agus menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam tubuh Garuda Indonesia ini merupakan cerminan dari permasalahan BUMN selama ini. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mendorong agar Kementerian BUMN dapat sesegera mungkin mengatur dan memperbaiki struktur mereka sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan good corporate and good governance.

"Mungkin nanti Komisi V dan Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN juga harus membahas ini secara detail. Karena BUMN ini adalah kekayaan negara dan tidak bisa dikelola secara murni oleh swasta, maka harus dikelola secara good corporate and good governance," tutupnya.(eps/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilot
Deklarasi Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia (PPPI) Guna Kesetaraan Profesi di Kancah Domestik dan Internasional
Ikatan Pilot Indonesia Ajak Masyarakat Lebih Bijak Menyikapi Berita Tragedi Kecelakaan Lion Air JT-610
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Ambil Jalan Persuasif untuk Kasus Pilot Garuda
Kapten Pilot Gema Melaporkan Beberapa Pilot Diduga Melakukan Pencemaran Nama Baik
Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Bentuk Kepengurusan di Kongres Pertamanya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]