JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan.
"Kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang secara langsung hadir di DPR untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi politik dan transparansi kepada rakyat melalui parlemen," ujar Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Habib Aboe menilai target-target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah harus diikuti dengan langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya dalam menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
"Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat. Jangan sampai angka makro terlihat baik, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tekanan biaya hidup," kata Politisi Fraksi PKS itu.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan fiskal, terutama terkait utang negara dan efektivitas belanja negara agar benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali kepada kepentingan rakyat," tegasnya.
Selain itu, Habib Aboe meminta pemerintah memperkuat sektor pangan, energi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
"Ketahanan pangan, energi, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Ini penting agar ekonomi nasional memiliki fondasi yang kuat dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global," ujarnya.
Habib Aboe menegaskan Fraksi PKS di DPR RI akan terus mengawal pembahasan RAPBN secara kritis dan konstruktif demi memastikan kebijakan fiskal pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial.(rdn/DPR/bh/sya) |
