JAKARTA, Berita HUKUM - Kondusifitas Pemilihan Umum 2019 mendatang diharapkan tetap pada indikator yang baik, sebab hal itu sangat memberikan pengaruh pada seluruh aspek yang ada terkait stabilitas negara.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat Peternakan Rakyat Indonesia (SPRI), Arya Wishnuardi, ketika deklarasi SPRI di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).
"Hampir semua kegiatan peternak itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di Indonesia contoh suatu daerah tidak aman situasi untuk mengirim ternak juga tidak bagus," ujar Wishnu, sapaan akrabnya.
Wishnu menyebutkan, jika akibat pemilu keadaan di masyarakat tak kondusif, marak perpecahan dan hoaks maka dapat memberi dampak yang kurang baik terhadap banyak pihak seperti naiknya harga pakan. Hal ini tentunya berimbas pada para peternak.
"Harga-harga pakan juga mungkin tidak stabil, namun sebaliknya siapa pun yang berkompetensi dalam Pileg (Pemilu Legislatif) maupun Pilpres (Pemilu Presiden) bisa menjaga kondusifitas dengan bagus, maka peternak bisa berproduksi," ucap Wishnu.
Demi kontestasi yang damai dan kondusif, kata Wishnu, pemilih maupun orang yang dipilih agar bertindak cerdas. Argumentasi atau isu-isu yang disampaikan ke masyarakat oleh calon wakil rakyat maupun kepala negara, hendaknya yang berdasarkan data, sehingga tak menimbulkan kegaduhan.
"Dengan begitu, selain bisa berproduksi pangan dengan baik, para peternak mampu mendistribusikannya bagus. Ya secara langsung kita bisa menjamin stabilitas pangan nasional," jelasnya.
Lebih jauh, ia juga meminta siapapun wakil rakyat maupun pemimpin negara terpilih, bisa lebih memperhatikan nasib para peternak. Caranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang nuansanya menjamin kelangsungan usaha seperti menjaga stabilitas harga pakan ternak, dan ketika panen penciptaan pasar yang kondusif.
"Peternak kecil ini potensinya luar biasa. Data saat ini kita anggotanya 2 ribu orang dan tahun depan akan tambah lagi dua kelompok ya sekitar 800 ribu orang tahun depan, ada lagi yang lulus kelompoknya. Jadi pemerintah dan siapapun yang terlibat dalam program yang menjadikan kedaulatan pangan ini, sebenarnya ini aset yang harus diperhatikan oleh mereka," pungkasnya.(bh/mos) |
