Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
2019-05-21 13:51:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Capres Prabowo Subianto berpesan agar aksi 22 Mei digelar secara damai sesuai dengan aturan. Prabowo menegaskan aksi terkait hasil Pilpres 2019 bukan makar, tapi bersuara atas dugaan kecurangan pemilu.

"Jadi Saudara-saudara, kami dapat laporan ada banyak isu-isu, katanya ada yang mau bikin aksi kekerasan, itu bukan pendukung-pendukung kami. Dan itu bukan sahabat-sahabat saya, bukan sahabat-sahabat kami. Sekali lagi, apa pun tindakan, lakukan dengan damai," ujar Prabowo dalam video yang disampaikan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), Selasa (21/5) dini hari.

Selain itu, Prabowo meminta aparat penegak hukum mengayomi seluruh rakyat Indonesia dengan suasana kekeluargaan.

"Tidak ada niat kami untuk makar. Tidak ada niat kami untuk melanggar hukum, justru kami ingin mengamankan hukum. Kami ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah," ujar dia.

"Saudara sekalian, saya ingatkan, perjuangan kita harus damai, perjuangan kita harus bebas dari kekerasan. Memang kami-kami banyak yang mantan tentara, kami mengerti apa arti perang dan kekerasan. Kami tidak menginginkan sama sekali kekerasan digunakan dalam kehidupan politik Indonesia," imbuh Prabowo.

Terpisah, KPU dalam rekapitulasi nasional mengumumkan pasangan Jokowi-Ma"ruf Amin sebagai pemenang pilpres.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma"ruf Amin 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional, yakni 154.257.601 suara.

Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Dalam rapat pleno, saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyatakan menolak penetapan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres yang memenangkan Jokowi-Ma"ruf Amin.

"Bahwa kami, saya Azis Subekti dan sebelah saya Didi Hariyanto saksi dari BPN menyatakan menolak hasil pilpres yang diumumkan. Penolakan ini moral kami tidak menyerah melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, melawan kebohongan dan yang mencederai demokrasi," ujar Azis dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil suara di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Lihat video YouTube: Klik disini.(Alf/teropongsenayan/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
 
Langkah Kuda Hitam Mega
 
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
 
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
 
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, IPM Anjlok
Di HBA Ke-60, Kejari Sinjai Mengusung Tema 'New Normal Dalam Pendemi Covid-19'
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan
Warga Pamulang Estate RW 24 Ikut Perlombaan 'Kampung Tangguh Jawara'
MS Kaban: Ide PDIP Ubah RUU HIP jadi RUU PIP Suatu Kelicikan Politik, Panglima TNI Kenapa Diam?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]