Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Dana Desa
Pertengahan 2015, Dana Desa Sudah Tersalurkan 3,8 Triliun
Sunday 24 May 2015 15:05:05

Budiman Sudjatmiko selaku anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepekan lagi akan memasuki pertengahan tahun 2015 atau pas tengah semester, namun hingga tanggal 22 Mei ini, alokasi jumlah dana desa sudah tersalurkan tepatnya baru Rp 3,8 Triliun dari Rp 20,067 triliun dana yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan 2015.

Karena terganjal birokrasi, "Jumlah kabupaten/kota yg mendapatkan dana desa sebanyak 434, terdiri dari 403 kabupaten dan 30 kota yg memiliki desa. Alokasi dana desa tahun 2015 sebesar 20,067 triliun dari seharusnya 69 triliun, atau baru sekitar 29 persen." ungkap Dirjen PMD, Suprayoga Hadi.

"Kementerian desa yang paling ditegur oleh Presiden terkait lambatnya penyerapan dana desa ini. Padahal ada pihak Kementerian Keuangan dan Kemendagri yang perlu proaktif juga mendorong Pemerintah Daerah," jelas Suprayoga Hadi, selaku Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam seminar bertajuk, "Dana Desa, Untuk Siapa ?" yang diadakan oleh IKA FP USU dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pertanian dan Perekonomian, acara bertempat di Pusat Kebudayaan Perancis Jl. M.H Thamrin 20, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/5).

Untuk tahun ini, alokasi dana desa dalam APBN Perubahan 2015 dengan senilai Rp 20,067 Triliun (20% dari dana transfer daerah) ; dengan range rata-rata Rp 280 juta perdesa. Namun, estimasi dana desa ideal yang dibutuhkan sekitar Rp 69 Triliun untuk tahun 2015.

Program ini dengan teknisnya sebagai berikut: Dana desa, begitu syarat siap Perda tentang APBD (Kabupaten/kota), peraturan Bupati / Walikota (Penetapan dana desa) di wilayah masing-masing, Kemudian Kemenkeu (selaku KPA) akan mengumumkan RKUN ke RKUD. Di Kabupaten harus dicatat dalam APBD, jumlahnya ada dalam lampiran Perpres APBNP (Perpres 36 tahun 2015), dimana ada 634 kabupaten secara Keseluruhan. Begitu masuk dalam APBD, anggaran ini tidak masuk di dalam pendapatan (hanya tercatat di APBD), maksimal seminggu disalurkan ke Kas Desa.

Pada kesempatan dan tempat yang sama, HS Dillon seorang pengamat pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) mengatakan, "Dana desa diharapkan membantu Indonesia menjadikan penduduk atau masyarakat membangun negara dengan demokrasi," ujarnya.

Sedangkan, pada dialog ini juga Budiman Sudjatmiko selaku anggota Komisi II DPR RI mengutarakan bahwa, "menambahkan dana desa digunakan untuk komunitas, pemberdayaan, untuk pembangunan desa. Dana Cash transfer dari negara untuk komunitas akar rumput, dan ada ruang demokrasi untuk mereka bisa berembuk dana itu digunakan untuk apa. Tentu saja dalam mengelola dana itu rakyat didampingi Pemerintah."

Dari Kemendagri, dan masyarakat desa yang mengelola, prosesnya bersama Kementrian desa, "UU desa timbul dari perspektif gerakan. Dalam proses pelaksanaannya pemerintah menyediakan anggaran, dan menyediakan tenaga pendamping," ujar Budiman Sujatmiko.

Budiman Sudjatmiko sebagai politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menambahkan, "Dengan adanya UU desa, penduduk desa dapat menjadi pelaku ekonomi. Selain dapat memperoleh dana segar dari Pemerintah. Penduduk dapat membentuk badan usaha milik desa untuk tujuan komersil," jelasnya.

"Dengan adanya UU desa, maka kita akan meningkatkan dalam payung hukum dan dalam bentuk Undang-undang. Hingga lebih kuat dan anggaran lebih besar lagi," ungkap Budiman Sujatmiko, yang pernah kuliah di Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.

Dana desa bersifat temporer karena diharapkan 20 sampai 25 tahun lalu, badan usaha milik desa sudah berkembang, sehingga tidak lagi membutuhkan suntikan modal melalui dana desa.

"Perbedaan antara program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), program ini dimana PNPM merupakan program pemerintah, sedangkan ini adalah UU, Pemerintah wajib melaksanakannya, PNPM bantuan dari Bank Dunia sebagian, ini adalah Pemerintah murni," tandasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Dana Desa
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Jaga Desa, Kajari Gunung Mas Tangkap Kades Terduga Korupsi Dana Desa
 
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
 
Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Virus Corona: Ratusan Warga Asing Dievakuasi dari Wuhan, TNI AU Siapkan 3 Pesawat
Kedutaan Amerika Serikat di Baghdad Kena Hantam Tiga Roket
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
BidDokkes Bersama Dit Polairud Polda Gorontalo Gelar Bhakti Kesehatan Masyarakat Pesisir Pantai
Mantan Dirut Transjakarta Donny Andy Saragih Akan Dicekal ke Luar Negeri
Polres Gorontalo Tetapkan IY Sebagai Tersangka Kasus Cabul Anak Berkebutuhan Khusus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]