Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Krisis Ekonomi
Pertemuan SBY dan Sri Mulyani Hanya Bahas Krisis Ekonomi
Tuesday 08 Nov 2011 19:05:12

Pertemuan Presiden SBY dan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati.(Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Mulyani, Selasa (8/11) siang, akhirnya bertemu untuk pertama kali setelah Sri Mulyani menjabat Managing Directors of World Bank. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, dirinya merasasenang bisa kembali bertemu dengan Presiden SBY. Pertemuan itu membahas perkembangan situasi krisis ekonomi yang terjadi di Eropa. “Saya mendapatkan kehormatan untuk berbincang dengan Bapak Presiden disertai beberapa menteri. Pertemuan ini bagian dari kunjungan saya ke Indonesia," tuturnya kepada wartawanb, usai bertemu SBY.

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, dirinya dan SBY hanya membicarakan kondisi terkini ekonomi dunia. SBY menceritakan soal update hasil pertemuan G20 dan situasi krisis di Yunani yang terus menimbulkan ketidakpastian.

"Saya menjelaskan peranan Bank Dunia dalam memonitor dan mengobservasi situasi yang terjadi dan dampaknya terhadap beberapa negara, khusunya negara berkembang tentu untuk menghadapi tekanan atau kondisi krisis ekonomi Eropa tersebut," jelas dia.

Mereka juga membicarakan soal kerja sama Indoensia dengan negara berpendapatan menengah untuk bisa membantu investasi di Indonesia, sehingga ujungnya bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan. Negara-negara berpendapatan menengah itu antara lain adalah Brasil, Meksiko, India, dan China.

“Peranan negara-negara kelas menengah tersebut saat ini sangat penting, karena mereka berhasil bertahan dalam situasi krisis. Jadi, Indonesia mungkin bisa belajar dari mereka. Atau mereka juga bisa belajar dari Indonesia yang mampu bertahan dari krisis dunia ini,” tandasnya.

Dalam kesmepatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah pertemuan SBY dengan Sri Mulyani itu terkait Pemilu 2014. "Tidak perlu ditafsirkan politik. Ini pertemuan biasa antara Presiden SBY dengan Sri Mulyani sebagai pejabat Bank Dunia. Pertemuan ini dalam rangka pertemuan menteri keuangan se-Asean," jelas dia.

Max juga menegaskan bahwa tidak adanya muatan politik atas pertemuan SBY dan Sri Mulyani dalam hal pencalonan Presiden 2014 mendatang. Terlebih adanya rencana dari partai SRI untuk mengusung Sri Mulyani sebagai calon presiden di Pemilu mendatang. “Partai SRI sekarang saja masih berjuang untuk lolos verifikasi KPU. Jadi itu hanya pertemuan persahabatan dan tidak lebih,” tandasnya.(dbs/wmr/rob)

Share : |

 
Berita Terkait Krisis Ekonomi
Waketum Gerindra: Indonesia Menuju Krisis Ekonomi, Sebaiknya Jokowi Jujur Saja
Awas, 'Penumpang Gelap' di Krisis Ekonomi
Mendorong Kebijakan Global Atas Perdagangan yang Adil Merespon Pertemuan WTO di Indonesia
Situasi Ekonomi Dunia dibayangi Ketidakpastian
Krisis Ekonomi Bisa Jatuhkan Rezim Penguasa
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]