Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Pertemuan SBY dan Prabowo Secara Simbolis Kesamaan Pandangan pada Koalisi 2019
2017-07-29 06:42:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, meski Partai Gerindra dan Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, namun secara simbolis pertemuan dua partai besar tersebut menunjukkan komunikasi kesamaan pandangan yang mengarah pada koalisi 2019.

"Jika Gerindra dan Demokrat berkoalisi, maka bukan tidak mungkin Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019 nanti," ujar Ujang, dalam rilisnya pada, Sabtu (29/7).

Ujang juga menilai, Prabowo-AHY adalah kolaborasi yang cocok karena mensinergikan dua kekuatan, yaitu kekuatan generasi tua dan generasi milenial.

Jika itu terjadi, maka menurut Ujang, partai-partai koalisi pendukung pemerintah saat ini akan ketar-ketir. Karena, kemungkinan besar kedua partai itu akan menarik beberapa partai laiinya, termasuk partai yang mendukung pemerintah saat ini.

"PKS sudah pasti bergabung. Menurut prediksi saya PAN dan PKB kemungkinan besar akan keluar dari partai koalisi pemerintah, karena ditarik SBY, kemudian ada Partai Perindo juga," kata Pengamat dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini.

Bukan hanya itu, kata Ujang, Golkar gerbong Aburizal Bakrie (ARB) juga kemungkinan akan bergabung ke poros Gerindra-Demokrat ini, mengingat Prabowo sangat dekat dengan ARB. "ARB berpotensi bawa gerbong Golkar untuk mendukung Prabowo," terangnya.

Selain itu, menurut prediksi Ujang, tokoh Islam, Ulama bakal menguat ke poros ini. "Saya kira, ini cukup untuk gempur Jokowi di Pilpres 2019 nanti," tegas Ujang.

Kemudian, bukan hanya itu, koalisi pemerintah terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura berpotensi tambah kocar-kacir lagi jika pemerintah pada dua tahun kedepan kinerjanya buruk.

"Kinerja buruk pemerintah berkorelasi dengan popularitas Jokowi. Jika dalam dua tahun kedepan kinerjanya buruk, maka akan menggerus popularitas pak Presiden," paparnya.(rls/bh/as)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]