Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
KSPI
Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, KSPI: Pemerintah Sudah Gagal Menyiapkan 10 Juta Lapangan Kerja
2018-12-26 12:02:42

Tampak Said Iqbal Presiden KSPI dan Jajarannya saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/12).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengahiri tahun 2018 dan jelang memasuki tahun 2019, Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa, Pemerintah sudah gagal menyiapkan lapangan kerja sesuai dengan targetnya 10 juta lapangan kerja selama lima tahun, ucapnya saat jumpa pers memberikan pandangan pada sesi Evaluasi Akhir Tahun KSPI Terkait TKA, PHK, Upah dan Daya Beli, BPJS Kesehatan, Outsourcing, Pemagangan, dll, dalam Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (26/12).

Di satu sisi, pihak Pemerintah Indonesia dan Menko perekonomian dirasanya tidak pernah menuangkan, padahal tiap akhir bulan Desember semenjak tahun 2015, 2016, 2017 hingga kini selalu menjadi gelombang besar masalah yang tidak terekspos.

"Anehnya 1 jam dalam seminggu sudah bekerja, itulah menurut definisi BPS. Namun, temuan itu membodohi rakyat. Jangan-jangan bekerja dalam sektor padat karya pemerintah," ungkap Said Iqbal Presiden KSPI, seraya menjelaskan seperti bersihkan got, selokan, atau paling kasat mata kawan-kawan go-jek, atau Ojek Online (Ojol).

Padahal, rata-rata pendapatan dibawah 2 juta, kini bahkan jumlahnya sudah hampir ratusan ribu para supir ojol. Itulah sebabnya pemerintah dituding sudah gagal menyiapkan lapangan pekerjaan, serta ngawur.

Menurut data pengangguran temuan KSPI, hampir lebih dari 50 ribu orang, meliputi sektor Garmen, Tekstil, Makanan/Minuman di tahun 2015 saja tidak dicatat. Kemudian gelombang kedua menimpa Industri otomotif, keramik, dan gas yang menganggur.

Lalu, sambungnya pada tahun 2016, Januari hingga April, diikuti sektor Otomotif, Panasonic tutup di Bekasi, Bogor, Pasuruan dan Toshiba juga sudah tidak ada lagi di Indonesia ungkapnya.

Disusul kemudian gelombang ketiga PHK di tahun 2016-2017 Industri Retail, keramik dan pertambangan. Misalnya, seperti Sevel/ 7-Eleven, Cilegon Indovero, Indocook, Freeport, PT DGI, in Sstar Kaltex ribuan PHK, farmasi kesehatan.

"Kini gelombang ke 4 PHK, di Industri Garmen, Tekstil dan Industri Baja. Krakatau Steel di Cilegon juga melakukan PHK terhadap karyawan kontrak," ungkapnya.

Ini karena imbas sedari masuknya industri baja China, selain itu juga memukul Industri semen, Holcim, Indocement terkena imbasnya juga.

Terutama di Industri Baja, Semen, pertambangan, Otomotif roda 2, industri Garmen, Tekstil, Retail. "Untuk retail, Giant sudah menutup 19 toko detailnya atau kisaran 1.500 orang kena PHK," bebernya.

Untuk itulah evaluasi KSPI pada akhir 2018, penyediaan lapangan pekerjaan pemerintah telah gagal yang ada masuk sektor informal dan pendapatan di bawah upah minimum. "Ngawur pemerintah. Kalau outlook 2019 BPJS kesehatan defisit terus, maka akan gagal bayar nantinya. Mestinya unlimited biaya, seluruh penyakit dan seumur hidup," ujarnya.

Ditambahkan lagi, "tantangan revolusi Industri 4.0 akan berimbas kepada gelombang PHK juga. Selain itu, Perpres 20 mesti dicabut itu yang mempermudah masuk TKA," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait KSPI
 
KSPI Bakal Demo di BEJ Gegara Union Busting di Indosat dan Antara
 
Walau Sudah Bertemu Jokowi, KSPI Tetap Aksi Demo di 10 Provinsi
 
Said Iqbal: Prabowo Bakal Pidato di Istora Saat May Day
 
Tolak Iuran Biaya Tambahan BPJS Kesehatan, 10 Ribu Buruh Bakal Demo Istana
 
Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, KSPI: Pemerintah Sudah Gagal Menyiapkan 10 Juta Lapangan Kerja
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]