Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Miskin
Persoalan Kemiskinan di Indonesia Masih Belum Beranjak
2020-01-11 01:53:05

MALANG, Berita HUKUM - Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah selenggarakan 1th Community Empowerment Forum Best Practices and Milestone dari tanggal 10-12 Januari 2020 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

M Nurul Yamin, ketua MPM PP Muhammadiyah menjelaskan, kesenjangan masih mejadi persoalan yang rumit dan pelik bagi masyarakat Indonesia. Persoalan ini seakan tidak memiliki ujung, sehingga kerja pemberdayaan semakin banyak. kesenjangan terjadi pada setiap tempat, mulai dari perkotaan, daerah, desa dampai dengan desa terpencil pun mengalami masalah kesenjangan.

"Persoalan kemiskinan di Indonesia masih belum beranjak, masih menjadi persoalan yang menahun dan tidak kunjung usai. Problema tersebut berdampak kepada munculnya persoalan lain, seperti pedidikan, kesehatan, kesejahteraan dan persoalan sosial lainnya," ungkapnya.

Persebaran kelompok masyarakat miskin di Indonesia meliputi kantung pada masyarakat petani, nelayan, buruh, pelaku usaha kecil menengah (UKM), dan daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T). Kantung-kantung ini yang berusaha disentuh oleh Muhammadiyah melalui program pemberdayaannya MPM.

Dalam pendekatan, Muhammadiyah memilih pendekatan inklusi. Dimana pendekatan yang terbuka dan tidak menimbulkan sekat suku, ras dan agama. Serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah harus menggembirakan, dan mencerahkan. Di sektor pertanian terpadu telah berdiri Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam), kelompok usaha tani Lembaga Usaha Kelompok Unggul (LUKU), dan Gerakan Kembali Bertani di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia.

Penguatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) mendorong lahirnya usaha kecil dan makro dengan mengembangkan potensi kelompok. Pemberdayaan kaum disabilitas untuk terpenuhinya hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara inklusi, baik melalui advokasi kebijakan dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas di berbagai daerah, pemberdayaan ekonomi (misal Bank Difabel), maupun gerak pemberdayaan sosial dan spiritual disabilitas.

Pemberdayaan kaum buruh baik buruh domestik maupun buruh migran menjadi bagian tak terlupakan dari pilar strategis pemberdayaan yang dilakukan oleh MPM. Begitu pun pemberdayaan nelayan dengan pendekatan Kampung Nelayan Berkemajuan (KNB) telah mulai dirintis secara komprehensif, misalnya kampung nelayan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dengan pembentukan Jamaah Nelayan Muhammadiyah dan usaha kapal ikan Pangeran Sabrang Lor Satu, dan Pangeran Sabrang Lor Dua.

Juga kapal Saad Bin Abi Waqas milik Kampung Warmon Kokoda Papua Barat. Pemberdayaan masyarakat di daerah 3 T juga mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai aksi pemberdayaan di bidang pendidikan, pertanian, nelayan, sosial secara holistik sebagaimana dilakukan di Kampung Warmon Kokoda Papua Barat, Desa Tliu Kecamatan Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur, dan di Desa Batu Rajang Long Keluh Kabupaten Berau Kalimantan Timur).

Derap pemberdayaan kini terus bergerak dinamis, bukan hanya yang diinisasi oleh MPM PP Muhammadiyah, akan tetapi gerak derap pemberdayaan ini terasa di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sebagai buah dari semaian pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh MPM PP Muhammadiyah secara terus menerus melalui ragam aktifitas seperti Rakernas, Pelatihan Pertanian Terpadu, Rakorwil, maupun pelatihan Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM).

Sementara rektor UMM, Fauzan mengatakan, gerak-langkah yang dilakukan oleh MPM merupakan usaha untuk mengangkat Muhammadiyah agar lebih hebat. Karena sebagai organisasi pergerakkan, Muhammadiyah dalam setiap langkah yang dipilihnya harus memiliki kadar pemberdayaan. juga sebagai ciri organisasi pergerakkan, harus terus bergerak dinamis, aktif mendobrak dan melakukan pembaharuan.

"Acara ini sebagai muhasabah, yang bisa digunakan sebagai tahap untuk mengidentifikasi kekuatan dan melakuka penguncian target. namun tidak boleh menghitung terlalu lama, yang minim eksekusi. sehingga keduanya sebagai dua sisi yang saling beriringan dan satu mata rantai kesatuan," tutup Fauzan. a'n/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Miskin
 
Persoalan Kemiskinan di Indonesia Masih Belum Beranjak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh AS Dinyatakan Melanggar Hukum Internasional
14.006 Pesepeda Ramaikan Jl Gajah Mada dan Jl Hayam Wuruk di Jakarta
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]