Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kementerian Pertanian
Pernyataan Menteri Pertanian Tidak Bertanggung Jawab
2017-12-08 10:07:55

Ilustrasi. Keong sawah atau biasa disebut Tutut.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman yang mengatakan daging keong sawah bisa menggantikan komoditas daging bila terjadi kelangkaan, dinilai sebagai tidak bertanggung jawab. Pernyataan tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian Kementerian Pertanian terhadap masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam interupsinya saat Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Padahal, sesuai amanat UU No.7/2014 tentang Perdagangan, pemerintah wajib menyediakan sebelas komoditas termasuk daging untuk kebutuhan masyarakat, baik jumlah maupun harganya yang terjangkau.

"Ini pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap masyarakat. Sesuai UU No.7/2014 tentang Perdagangan maupun PP No.71/2015 Pasal 1 ayat (3) dikatakan, sebelas komoditas termasuk daging harus disediakan pemerintah, baik harganya harus sesuai keinginan masyarakat dengan semurah-murahnya, barangnya harus cukup, dan harus berkualitas. Pemerintah sudah menyalahi PP maupun UU," tegas anggota F-Gerindra itu.

Dikatakan Bambang, daging merupakan komoditas yang bisa menumbuhkan perekonomian. Daging bisa diolah menjadi beragam sajian makanan yang mahal, lebih mahal daripada harga dagingnya itu sendiri. Misalnya, lanjut Bambang, daging diolah menjadi rendang, soto, rawon, bahkan baso yang sangat disukai masyarakat.

Tanpa ketersediaan daging yang cukup dan murah, masyarakat tidak bisa mengolahnya menjadi beragam olahan yang menarik. Semua olahan daging itu tidak bisa diganti dengan keong sawah. Para pedagang pun sulit berdagang bila daging tak tersedia dengan cukup. "Hampir 15 juta UMKM kita penjual baso. Ini yang harus kita perjuangkan. Daging harus cukup di Indonesia," tandas Bambang lagi.

Sekali lagi, di akhir interupsinya, Bambang menyerukan agar Menteri Pertanian tidak mengeluarkan pernyataan atau kebijakan mengganti daging dengan keong sawah. Pimpinan DPR diharapkan bisa menyampaikan kritik dan seruan ini kepada Menteri Pertanian.(mh/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kementerian Pertanian
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Sebaran Kartu Tani Jadi PR Bagi Kementan
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan
Akselerasi Ekspor, Menteri Amran Percepat Pengurusan Izin dari 13 Hari Menjadi 3 Jam
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]