JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra berharap masalah transportasi online segera diselesaikan. Menurut Halim, dalam Undang-Undang Nomor 22/2009 sudah diakomodir daripada angkutan orang dan barang.
"Pada Pasal 137 dan 138 disebutkan bahwa angkutan orang dan atau barang, dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, ini sudah diakomodir. Bahwa kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau", kata Halim diseminar Permasalahan dan Penanganan Transportasi Online di Provinsi DKI Jakarta di Hotel Diradja, Jakarta pada, Selasa (3/4).
Masalah ini yang perlu didiskusikan, bagaimana penerapannya di lapangan. Karena soal keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan suka dilupakan.
Sudah banyak pakar hukum yang diundang mengatakan undang-undang itu perlu diperkuat peraturan menteri.
Sementara itu pakar hukum Markus mengatakan, peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kenderaan bermotor umum tidak dalam trayek, harus melibatkan Kementerian lainnya bila diperlukan.
"Kita lihat Permenhub itu cukup nggak untuk mengatur itu, kalau memang itu harus melibatkan Kementerian yang lain, kita harus libatkan. Agar ada wujud dari peraturan hukum yang bisa menjangkau, itu bisa Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah", ujarnya.
Dengan adanya peraturan itu, dirinya berharap agar persoalan yang tengah dihadapi oleh pengendara online dapat terselesaikan.
Sebelumnya, kisruh transportasi online masih saja terus terjadi hingga saat ini. Beberapa pihak bahkan tidak menyetujui aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Namun demikian, pemerintah dinilai tidak perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatasi polemik ini. Apalagi saat ini untuk permasalahan transportasi online, pemerintah telah menerbitkan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017.(bh/as)
|
