Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenkumham
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
2018-12-18 13:46:39

Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian.(Foto: BH/mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki tahun kesembilan paska kasus tumpahan minyak dari ladang Montara di wilayah Australia yang masuk ke perairan Indonesia melalui laut Timor yang tidak kunjung tuntas, Pemerintah Indonesia akan tetap memberikan perhatian serius untuk mendapatkan solusi atas kasus tersebut.

Salah satunya ialah dengan membentuk Task Force penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara yang beranggotakan Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Y Sadewa, Ahli Hukum Laut Prof. Hasjim Djalal, Staf Khusus Kemenko Maritim Fred Lonan dan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni.

Dalam breakfast meeting bersama media yang diadakan Ditjen AHU Kemenkumham, di Lantai 8 Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/12), Dirjen AHU Cahyo Rahadian menegaskan bahwa pemerintah tetap melalukan berbagai upaya dan langkah strategis terkait permasalahan tumpahan minyak itu.

"Indonesia dirugikan dalam hal kerusakan lingkungan, kita harus pikirkan nasib teman-teman kita," kata Cahyo.

Cahyo menyebutkan akibat tumpahan minyak tersebut, menimbulkan banyak kerugian yang dirasakan, khususnya bagi masyarakat NTT yang mengandalkan wilayah laut sebagai mata pencahariannya sehari-hari.

"Dampaknya masih nyata, khususnya dari sisi ekonomi. Para nelayan dan petani rumput laut dan sekarang mereka semua beralih profesi jadi pengumpul kayu," ujar dia.

Dia pun menyebut perusahaan yang bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak tersebut yakni, PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty. Ltd. (PTTEP AA), belum melakukan tindakan-tindakan yang berarti dalam menanggulangi permasalahan yang menyebabkan rusaknya biota laut.

"Mereka tidak ada itikad baik, CSR juga tidak pernah mereka berikan," paparnya.

Diketahui, pada tanggal 21 Agustus 2009, ladang minyak Montara di Australia meledak dan menumpahkan crude oil selama 74 hari. Peristiwa ledakan ladang minyak Montara tersebut merupakan insiden tumpahan minyak terburuk dalam sejarah Australia. Tumpahan minyak tersebut masuk perairan Indonesia melalui Laut Timor, NTT yang kemudian mencemari perairan Laut Timor, NTT.

Hal ini menyebabkan rusaknya biota laut dan hilangnya mata pencaharian utama masyarakat Timor Barat, NTT berupa budidaya rumput laut dan penangkapan ikan. (bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Kemenkumham
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Kemenkumham Berikan Penghargaan 12 Anggota JDIH Terbaik
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Ditjen AHU Kemenkumham Terima Penghargaan HWPA 2018 Katagori Mitra Kerja Kemenlu
Kemenkumham: 277 Orang Sangir Filipina Peroleh Status Kewarganegaraan RI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
Mari Kita Runtuhkan Langit untuk Menegakkan Keadilan
Anies Baswedan: 'Wajah Baru Jakarta' di Malam Puncak HUT ke-492 Kota Jakarta
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
TSK Penganiyaya Wartawan Tidak Juga Ditahan Hingga Berkas Dilimpahkan ke Kejari Kaur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]