Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus Tanah
Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan
2019-03-27 04:27:41

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.(Foto: Andri/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan hampir setiap hari, Komisi II DPR RI menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa pertanahan di berbagai wilayah. Sebagai mitra kerja, ia mendorong agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang ada di seluruh wilayah Tanah Air.

Hal itu diungkapkan Riza saat memimpin RDP dan RDPU dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN RI, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kanwil dan Kakan BPN Provinsi DKI Jakarta, Direktur PT. Taman Griya Kencana, Formas Sari Rejo Medan, Forum Warga RW 9 Kemayoran, Forum Warga RW 8 Ancol, Muhammad Hasanuddin (kuasa ahli waris almarhum Paul Handoko) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).

"Hari ini kami mencoba menyelesaikan permasalahan tanah masyarakat dengan pihak TNI, juga permasalahan tanah masyarakat dengan pihak BUMN, pihak swasta, kemudian juga dengan pihak lainnya. Tugas kami bersama BPN untuk segera mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyelesaikan permasalah pertanahan. Karena menjadi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan aspek legalitas daripada kepemilikannya yang rata-rata sudah dimiliki puluhan tahun lamanya," ungkap Riza.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan agar Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan permasalahan tanah. Kalau memang tanah yang diklaim milik BUMN atau TNI, atau Polri itu ternyata ketika dibuktikan itu adalah milik masyarakat setempat, ia meminta agar semua pihak harus bijaksana dan siap melepaskan kepemilikan tanah dan mengembalikan menjadi milik masyarakat.

"Kalau memang sudah dimenangkan masyarakat, ya pihak pemerintah, harus merelakan untuk dikembalikan. Atau sebaliknya, kalau memang inkrah di pengadilan dan dimenangkan oleh pihak institusi pemerintah, swasta maupun BUMN, masyarakat juga harus merelakan dan mengikhlaskannya," saran legislator dapil Jabar III itu.

Pada RDP dan RDPU ini, disepakati bahwasanya Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN RI Cq Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah untuk melakukan pencatatan penanganan sengketa lahan dan penyelesaian sengketa yang sudah diselesaikan.

"Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk memetakan wilayah yang terindentifikasi sebagai wilayah konflik Pertanahan dan ditetapkan dalam rencana detail tata ruang. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian BUMN dan Pelindo agar segera menyelesaikan permasalahan SHPI no 7 /Ancol berdasarkan SK 128/HPL/DA/88 tanggal 17 Desember 1986," kata Riza.

Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menindaklanjuti penyelesaian permasalahan sengketa tanah Sari Rejo Medan dan warga RW 9 Kemayoran, tanah almarhum Paul Handoko, dan PT. Taman Griya Kencana yang terletak di Jakarta Barat dengan mengundang para pihak terkait.(es/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
Sengketa Lahan di Petojo Selatan. Advokat Hartono Tanuwidjaja: Ajukan Gugatan Wanprestasi
 
Advokat Onggang Napitu: Karena Cacat Hukum, Proyek Pembangunan Perumahan Bumi Sakinah 2 Bekasi, Digugat PMH
 
Anak Curi dan Palsukan Sertifikat Tanah Milik Ayahnya, Polisi: Pelaku AF Libatkan Mafia Tanah
 
Ahli Waris Brata Ruswanda Mohon Keadilan, Bareskrim Polri Sudah Keluarkan SP2HP
 
Demi Perjuangkan Hak Atas Tanah, Pria Asal Sulawesi Ini Ingin Bertemu Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]